Oleh Rifka Nurbaeti, S.Pd
Aktivis Muslimah
Pemerintah Pusat menunjuk Jawa Barat sebagai pilot project program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Tiga daerah di Jawa Barat, yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, dan Kota Cimahi, dipilih dikarenakan mempunyai karakteristik sebagai kawasan metropolitan dengan masalah sosial yang signifikan. Program ini melibatkan tiga kementerian, yakni Kementerian Perumahan dan Permukiman (PKP), Kementerian Dalam Negeri, serta Kementerian Sosial dengan skema gotong royong. (Sumber FAJARNUSANTARA.COM)
Tahapan awal program ini direncanakan untuk menempatkan 100 kepala keluarga (KK) kategori miskin ekstrem di Apartemen Transit Rancaekek dan Solokanjeruk, Kabupaten Bandung. Program ini meliputi pendampingan, pelatihan, serta fasilitasi permodalan selama satu tahun. Program tersebut rencananya akan dimulai pada 20 Desember 2024, dengan Jawa Barat sebagai wilayah percontohan. (Sumber FAJARNUSANTARA.COM)
Sebenarnya sudah sering dilontarkan berbagai strategi pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem. Di antaranya ialah Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) Prakerja, perlindungan sosial (perlinsos), akses pembiayaan UMKM, dan lain-lain.
Sekarang ada rencana program Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Jawa Barat sebagai pilot project nya. Strategi-strategi tersebut terlihat bagus dalam tataran konsep. Sayangnya, realitas penerapannya tidak sebagus itu. Semua program terkesan sekadar “pemanis” mirisnya malah diselewengkan oleh oknum pejabat terkait. Alhasil, banyak program, tetapi minim pencapaian.
Cara Pandang Kapitalistik Melahirkan Kemiskinan
Apakah itu program PPKS atau yang lainnya bukanlah solusinya, sebanyak apa pun dana yang digelontorkan untuk mengatasi kemiskinan, tidak banyak berpengaruh pada masyarakat miskin apabila akar masalahnya tidak terselesaikan. Akar permasalahannya adalah negeri ini diatur dengan arah pandang sistem kapitalis yang menciptakan kemiskinan secara struktural.
