Oleh: Amrillah Silviana, S.E.
(Entrepreneur Muslim)
BPS kembali merilis data kategori standar hidup layak tahun 2024 adalah sebesar Rp 1,02 juta per bulan per kapita. Meskipun sumber data ini diklaim dari hasil survey standar hidup layak yang mengacu pada rata-rata pengeluaran riil per orang per tahun, namun banyak pihak yang menyebut bahwa hasil tersebut tak mencerminkan keadaan riil.
Presiden Asosiasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (ASPIRASI), Mirah Sumirat, menilai kecilnya angka standar hidup layak itu mencerminkan upah murah yang diterima buruh Indonesia. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi, mempertanyakan apa poin-poin yang disurvei sehingga menghasilkan angka Rp1,02 juta per bulan. Sementara kondisi riil masyarakat banyak yang kesulitan menjangkau sandang, pangan, dan papan yang layak untuk mereka dan keluarganya.
Dapat dinilai bahwa negara menentukan standar hidup layak dengan jumlah minimal yang sejatinya tidak layak bagi kehidupan rakyat. Karena hal ini berarti negara membiarkan rakyat hidup dalam keterbatasan/kekurangan. Bahkan kesenjangan yang menganga lebar di perkotaan terpampang jelas. Apakah data-data tersebut hanya permainan angka untuk membuat angka kemiskinan turun?
inilah wajah negara yang menerapkan sistem ekonomi kapitalisme. Dalam sistem kapitalis, rakyat bukan menjadi prioritas perhatian karena penguasa tidak menjadikan pengurusan rakyat sebagai tugas pokok penguasa.
Di sisi lain, dalam ekonomi kapitalisme, kesejahteraan diukur dari pendapatan perkapita. Yaitu besarnya pendapatan rata-rata semua penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Perhitungan pendapatan perkapita akan membuat ukuran bersifat kolektif dan menyamarkan keberadaan jumlah rakyat miskin yang hidup di bawah angka pendapat perkapita.
