Nusantaranews.net, Limapuluh Kota – Pernyataan calon kepala daerah nomor urut 3, Safni Sikumbang, dalam debat Pilkada Lima Puluh Kota baru-baru ini memicu diskusi yang tajam di berbagai kalangan. Dalam debat tersebut, Safni menyebut bahwa UMKM di Lima Puluh Kota “belum bisa dibanggakan, kurang greget, dan cenderung lesu.” Meskipun menuai reaksi negatif dari sebagian masyarakat dan pelaku UMKM, kritik ini seharusnya dipandang sebagai pemacu evaluasi untuk mencari solusi yang lebih baik.
Bila kita cermati saat ini, fakta menunjukkan bahwa GDP per kapita Lima Puluh Kota berada di angka sekitar $3,000 per tahun, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar $5,000. Hal ini mencerminkan tantangan besar yang dihadapi perekonomian daerah, terutama dalam mengoptimalkan kontribusi UMKM sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Kritik Safni menjadi relevan jika dilihat dari kebutuhan untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.
Kritik terhadap UMKM sebenarnya bukan untuk meremehkan pencapaian yang ada, tetapi untuk mendorong perbaikan yang lebih strategis. Penghargaan yang diraih oleh beberapa produk UMKM sering kali tidak mencerminkan kontribusi signifikan terhadap ekonomi daerah. Safni mengingatkan bahwa penghargaan bukanlah tujuan akhir, melainkan kemampuan untuk menciptakan dampak ekonomi yang nyata, seperti peningkatan pendapatan, lapangan kerja, dan kontribusi pada PDRB.
Pendekatan ini sejalan dengan konsep daya saing yang diusung oleh ahli strategi Harvard, Michael Porter. Porter menekankan bahwa daerah perlu fokus pada pengembangan sektor unggulan yang memiliki efek leverage tinggi terhadap pertumbuhan ekonomi. Produk atau jasa yang dikembangkan harus mampu menciptakan nilai tambah yang berkelanjutan dan mendukung penciptaan kesejahteraan masyarakat luas.
Seperti diketahui, Lima Puluh Kota, baru sektor peternakan unggas dan sebagian sektor pertanian telah menunjukkan kontribusi yang lebih jelas terhadap perekonomian daerah. Namun, sektor-sektor lainnya, termasuk sebagian besar produk UMKM, belum mampu menunjukkan dampak yang signifikan. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah untuk mengidentifikasi sektor-sektor potensial lainnya yang bisa dikembangkan.
Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat daya saing produk UMKM di pasar yang lebih luas. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menyediakan fasilitas pelatihan, akses teknologi, dan bantuan permodalan agar pelaku UMKM mampu menciptakan produk dengan nilai tambah tinggi. Selain itu, kolaborasi dengan perguruan tinggi dan sektor swasta menjadi kunci untuk mendorong inovasi dalam pengembangan UMKM.
