Opini

Mahalnya UKT, Bentuk Komersialisasi Pendidikan Tinggi?

79
×

Mahalnya UKT, Bentuk Komersialisasi Pendidikan Tinggi?

Sebarkan artikel ini

Oleh: Khaizuran

Sejumlah mahasiswa perguruan tinggi negeri melakukan aksi protes atas kenaikan uang kuliah tunggal (UKT). Beberapa aksi protes mewujud dalam demonstrasi. Seperti salah satu kasus kenaikan UKT yang terjadi di Universitas Jendral Soedirman (Unsoed) Purwokerto yang naik hingga lima kali lipat.

Dilansir dari Cnn.com menurut ungkapan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed Maulana Ihsanul Huda bahwa “untuk hubungan internasional yang sebelumnya hanya Rp 3 jutaan sekarang bisa sampai Rp 13 juta. Jadi kenaikannya jukup signifikan. Begitu juga prodi keperawatan internasional itu sampai tembus angka Rp52 juta”.
Begitu pula di Universitas Sumatra Utara (USU). Unjuk Rasa Mahasiswa di Kantor Biro Rektor USU, Rabu 8 Mei 2024.Mahasisa menolak kenaikan UKT yang kembali naik tahun ini 30-50 persen. Padahal fasilitas belajar dikampus dinilai masih buruk. (Kompas.id).

Tidak hanya itu Aliansi Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar aksi demo di halaman Balairung Kamis, 2 Mei 2024. Mereka menyoroti soal Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang dinilai memberatkan mahasiswa.

/Komersialisasi Pendidikan Dibalik UKT/
UKT adalah singkatan dari Uang KuliahTunggal, besaran biaya yang harus dibayarkan oleh mahasiswa di setiap semester yang ditujukan untuk lebih membantu dan meringankan biaya pendidikan mahasiswa. Terkesan indah jika dimaknai secara definisi terkait UKT ini, tetapi jika ditelisik ternyata UKT adalah alat bentuk komersialisasi pendidikan.

Sejak Indonesia mensepakati pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) lewar UU No. 7 tahun 1994 menjadi cikal bakal pendidikan Indonesia diperdagangkan pasalnya dalam perjanjian GATS (Geneeral Agreement On Trade In Services) pendidikan menjadi salah satu dari 12 sektor jasa yang diperdagangkan termasuk di dalamnya kesehatan, keuangan, transportasi lingkungan dll.
Melalui GATS ini juga menjadi pedoman yang mempengaruhi berbagai produk hukum yang berkaitan dengan pendidikan. Seperti UU No. 20 tahun 1999 yang mengatur tentang sistem pendidikan nasioanal, UU sebagai dasar PP No. 61 tahun 1999 tentang penetapan perguruan tinggi negeri sebagai badan hukum yang berperan sebagai sebagai badan otonom dalam perguruan tinggi.

Dari sini pula lahir UU No 12. Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi yang menjadi landasan yuridis pengaturan UKT melalui Permendikti No. 55 tahun 2013. UU ini juga digadang-gadangkan sebagai upaya meringankan beban mahasiswa dalam bentuk UKT tetapi faktanya jauh dari harapan. Sehingga dari sini jelas bahwa melalui UU ini perguruan tinggi telah di ubah status nya menjadi PTNBH (Perguruan tinggi negeri berbadan hukum) atau otonomi kampus.

Secara garis besar telah tampak bahwa yang diusung oleh UU PT adalah privatisasi, liberalisasi dan komersialisasi. Sehingga pendidikan tinggi di orientasikan untuk mendapatkan keuntungan bukan menciptakan generasi yang bermanfaat bagi kemasalahatan umat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *