Opini

Kursi Politik Dinasti Bukti Kecacatan Demokrasi

149
×

Kursi Politik Dinasti Bukti Kecacatan Demokrasi

Sebarkan artikel ini

Oleh: Rifdah Reza Ramadhan, S.Sos.

Akhir-akhir ini kita dibuat miris dengan kondisi perpolitikan yang terjadi di Indonesia. Pemilu 2024 yang digadang-gadang sebagai pintu untuk menjemput perbaikan nyatanya justru menegaskan adanya tindak kecurangan yang tiada berkesudahan.

Aktor politik di sistem demokrasi bermain peran sebagai perayu, pembangun citra, dan pahlawan yang seolah datang untuk menyelamatkan rakyat. Tak aneh kita temukan aktor politik terjun ke masyarakat kalangan miskin, menggaet tokoh kepercayaan, agama, golongan, bahkan kelompok lainnya untuk memuluskan strateginya.

Jelang Pilbup Bandung dapat dilihat sejumlah nama selebritis pun mulai muncul untuk mencalonkan diri dan di kancah Pilkada Jabar pun figur populer menjadi fokus perhatian para partai untuk dicalonkan sebagai calon gubernur atau wakil gubernur. Hal ini dapat dilihat dari sosok Ridwan Kamil, Dedi Mulyadi, dan Bima Arya Sugiarto yang selalu ramai diperbincangkan sebagai bakal calon gubernur bahkan mengalahkan popularitas dari para selebritis. (Pikiran Rakyat, 12/05/2024).

Isu politik dinasti pun di tahun politik kali ini sangat bising terdengar. Beberapa waktu lalu, Mahkamah Agung (MA) mengabulkan gugatan Partai Garda Republik Indonesia (Parta Garuda) untuk mengubah tafsir ayat usia calon kepala daerah. Ini tertuang dalam Putusan Nomor 23P/HUM/2024 yang diputuskan oleh Majelis Hakim pada Rabu, 29 Mei 2024.

Sebelumnya, syarat usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur dipatok berumur 30 tahun saat penetapan pasangan calon. MA kemudian mengubahnya menjadi 30 tahun saat pelantikan calon.

Di sisi lain, pemegang kekuasaan pun membagikan kue keuasaan kepada berbagai pihak. Hal ini dapat terlihat jelas dari aturan-aturan yang tak masuk akal. Di antaranya yaitu adanya revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia atau UU Polri. Revisi UU tersebut salah satunya mengatur perubahan batas usia pensiun anggota dan perwira kepolisian.

Batas usia itu diperpanjang dalam draf revisi UU Polri yang sedang disusun. “Batas usia pensiun anggota Polri yaitu: a. 60 (enam puluh) tahun bagi Anggota Polri; dan b. 65 (enam puluh lima) tahun bagi pejabat fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi jabatan tersebut.” (Tempo.co,17/05/2024).

Undang-Undang Nomor 3 tahun 2024 tentang Desa atau UU Desa pun akhirnya ditandatangani dan disahkan negara. Salah satu perubahan UU Desa adalah perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi delapan tahun. Hal ini memberikan angin segar pada segelintir pihak untuk meraih keuntungan dari kekuasaan dan jabatannya dengan waktu yang lama.

Bagi-bagi kue ini pun diperjelas dari putusan sewenang-wenang penguasa terkait penguasaan tambang. Jokowi menyatakan pemberian izin usaha pertambangan (IUP) kepada organisasi kemasyarakatan (ormas). Izin usaha ini diberikan kepada sayap-sayap ormas yang fokus di bidang bisnis, bahkan dikatakan pula bahwa kepemilikan saham ormas maupun organisasi keagamaan dalam badan usaha harus mayoritas dan menjadi pengendali. (Kompas.com, 05/06/2024).

Dandhy Laksono selaku wartawan jurnalis investigasi pun mengatakan di dalam unggahannya bahwa Ormas, Polri, TNI, dan Perangkat Desa menjadi empat otot yang akan mengamankan kekuasaan.

Begitulan praktik politik di sistem demokrasi yang merupakan anak dari kapitalisme. Maka, praktik politik di dalamnya sudah tentu dikuasai oleh tujuan meraih keuntungan materi sebesar-besarnya. Dengan demikian kekuasaan sudah tidak lagi ada pada khitahnya sebagai pengurus rakyat. Semua sudah beralih untuk mewujudkan kepentingan segelintir orang. Kekuasaan saat ini dengan angkuh menabrak apa saja yang menghalanginya, termasuk hukum.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *