Oleh: Ummu Afifah (Pegiat Literasi)
Krisis air bersih merupakan salah satu permasalahan yang terus-menerus terjadi di Indonesia. Seperti yang diberitakan oleh, Kompas.com (3/12/2024), Tak kurang dari 10.000 warga Gili Ketapang, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, saat ini tengah menghadapi krisis air bersih. Hal ini disebabkan oleh putusnya pipa Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang terletak di bawah laut akibat tersangkut jangkar kapal. Masalah ini telah berlangsung sejak 7 November 2024, dan berdampak signifikan pada kebutuhan air bersih masyarakat setempat.
Krisis air bersih juga terjadi pada Warga Tanah Kali Kedinding, Kecamatan Kenjeran, Surabaya. Di kutip dari JawaPos.com, bahwa belasan Kepala Keluarga (KK) di situ pun harus berjuang keras untuk mendapatkan fasilitas air bersih. Bahkan, ada yang beli air.
Penyebab krisis air bersih
Persoalan krisis air bersih di tengah berlimpahnya sumber daya air di negeri ini sejatinya menunjukkan adanya salah tata kelola air bersih yang membahayakan kehidupan masyarakat. Salah satu sebab krisis air bersih yakni pencemaran air oleh limbah industri domestik, dan pertanian. Limbah tersebut mengandung bahan kimia beracun yang merusak kualitas air dan mengancam kesehatan manusia serta ekosistem air Selain itu deforestasi yang berlebihan juga berkontribusi terhadap krisis air bersih penebangan hutan secara besar-besaran mengurangi kemampuan hutan untuk menyimpan dan menyaring air, menyebabkan terjadinya erosi tanah dan penurunan kualitas air sungai dan danau. Kurangnya infrastruktur untuk pengelolaan air bersih juga berkontribusi terhadap krisis ini. Banyak daerah di Indonesia masih kekurangan akses terhadap sumber air bersih dan sistem pengelolaan air yang efektif.
Munculnya masalah air merupakan akibat penerapan sistem kapitalisme sebab liberalisasi menjadi prinsip ekonomi kapitalisme membolehkan bahkan mendukung siapa saja yang ingin mengelola sumber daya alam termasuk hutan Selama memiliki modal.
Kapitalisme juga melemahkan negara dalam melakukan mitigasi. Mereka hanya membuat kebijakan demi keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan dampak besar yang akan terjadi pada kehidupan masyarakat akibat kebijakan tersebut. Kalaupun ada upaya untuk memperbaiki atau menyediakan kebutuhan air bersih masyarakat, itu hanyalah solusi sesaat yang diserahkan kepada pihak swasta, bahkan tak segan negara menggandeng investor untuk berinvestasi dalam bidang ini.
Selain itu, sistem kapitalisme juga menjadikan Negara hanya sebagai fasilitator. Negara berlepas tangan dari tanggung jawabnya memenuhi kebutuhan pokok masyarakat termasuk air bersih. Hal ini karena mereka mengalihkan tanggung jawab tersebut kepada swasta.
