Opini

Kisruh Isu Kenaikan UKT, Bukti Kapitalisme dalam Sistem Pembiayaan Pendidikan Tinggi

94
×

Kisruh Isu Kenaikan UKT, Bukti Kapitalisme dalam Sistem Pembiayaan Pendidikan Tinggi

Sebarkan artikel ini

 

Oleh Siti Aisah, S.Pd
Praktisi Pendidikan Kabupaten Subang

 

Uang kuliah tunggal atau UKT mengundang perdebatan keras di tengah-tengah masyarakat. Pasalnya, sejumlah kampus Negeri telah menetapkan besaran UKT bagi mahasiswa tahun ajaran 2024/2025 yang angkanya mengalami kenaikan tidak wajar dibanding tahun ajaran sebelumnya. Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah Jakarta misalnya menaikkan UKT hingga mencapai 50% sementara UKT di Universitas jenderal Sudirman naik melambung sangat jauh, kenaikannya mencapai 300 hingga 500%.

Buntut dari isu kenaikan UKT di perguruan tinggi negeri ini. Senin, 27 Mei 2024 Presiden Joko Widodo telah memanggil Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim ke Jakarta, Istana merdeka. Pemerintah akan membatalkan kenaikan UKT di tahun ini. Selanjutnya pemerintah akan mengkalkulasi, mengevaluasi serta memastikan jika ada kenaikan UKT di tahun mendatang. Maka pemberlakuannya memakai asas keadilan dan kewajaran. “Kemungkinan ini akan dievaluasi dulu, kemudian kenaikan setiap universitas akan dikaji dan dikalkulasi sehingga kemungkinan, ini masih kemungkinan, nanti ini kebijakan di Mendikbud akan dimulai kenaikannya tahun depan,” ujar Jokowi.

Kesimpulan dari pernyataan Presiden ke 7 ini adalah kenaikan UKT kemungkinan dilakukan tahun depan agar tidak mendadak, seperti yang terjadi saat ini. (media online kompas.com, 28 Mei 2024)

Ironisnya, pejabat pemerintah yang diwakili PLT sekretaris direktorat jenderal pendidikan tinggi Prof. Tjitjik Sri Tjahjandarie, Ph.D membantah jika ada kenaikan UKT, menurutnya bukan UKT-nya yang naik tetapi kelompok UKT-nya yang bertambah. Tak cukup sampai di situ, mengenai banyaknya protes soal UKT ini. Cicit menyebutkan bahwa pendidikan tinggi merupakan pendidikan tersier atau pilihan yang tidak masuk dalam wajib belajar 12 tahun. Sehingga, perlu dipahami bahwa pendidikan wajib di Indonesia adalah jenjang SD, SMP, dan SMA.

UKT Bukti Nyata Sistem Kapitalis

Menurut Undang-Undang nomor 12 tahun 2012 tentang pendidikan tinggi, sumber pendanaan pendidikan tinggi (PT) pemerintah dan masyarakat saat ini yaitu tarif UKT, PT harus mengkonsultasikan dan mendapat persetujuan dari kementerian Pendidikan kebudayaan riset dan teknologi. Pada pasal 88 ayat 4 UUD tentang pembiayaan sarjana dan diploma di PTN agar tetap terjangkau. Maka pemaknaan UKT sebagai tarif uang kuliah yang tidak tunggal tetapi berjenjang sesuai kondisi ekonomi mahasiswa, walau berjenjang tidak boleh melebihi biaya kuliah tunggal atau BKT. Dengan demikian penerimaan UKT dari mahasiswa PTN akan kurang dari BKT, dan untuk mencukupinya menjadi tanggung jawab pemerintah melalui subsidi untuk PTN.

Kenaikan UKT akan terjadi apabila biaya kuliah tunggal (BKT) naik per tahunnya. Pada saat ini, tidak hanya Unsoed dan UGM yang menaikkan UKT. UI dan ITB juga ikut menaikkan besaran UKT bagi mahasiswa baru. Untuk ITB, besaran UKT-nya pun beragam, paling rendah Rp500.000 dan paling tinggi Rp14.500.000. Selain UKT, mereka yang masuk mandiri juga membayar iuran pembangunan institusi (IPI) sebesar Rp125 juta. Pihak kampus mengeklaim kenaikan ini untuk meningkatkan kualitas layanan kampus. (media online Tempo, 3-5-2024)

Besarnya biaya UKT ini sebenarnya dampak nyata perubahan PT menjadi PTN BH (baca: Perguruan tinggi negeri berbadan hukum). Istilah ini merupakan status yang diberikan kepada perguruan tinggi negeri di Indonesia untuk mendapatkan otonomi atau kemandirian dalam mengelola perguruan tinggi sendiri. Seperti mengurusi keuangan aset dan sumber daya manusia. Tujuan awalnya adalah untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi PT. Akan tetapi, sebenarnya otonomi tersebut telah memberikan keleluasaan kepada kampus untuk menaikkan UKT mahasiswa karena kemampuan Kemendikbudristek untuk memberikan subsidi kepada PTN sangatlah terbatas bahkan tidak mencukupi, tak heran kenaikan UKT menjadi solusi praktis PTN dalam menyelesaikan masalah sistem pembiayaan pendidikan tinggi. Penerapan kapitalisme pada dunia pendidikan juga menghilangkan peran negara sebagai penanggung jawab penuh dalam mengelola PTN. Pemerintah disini hanya bertindak sebagai regulator saja.

Pendidikan Bak Ladang Bisnis

Contoh pada kasus Unsoed, pemerintah hanya memanggil pihak kampus untuk melakukan klarifikasi dan tetap melanjutkan kebijakan UKT dengan skema baru. Jelas ini tidak bisa menyelesaikan masalah. Sementara biaya yang ada di perguruan tinggi negeri merujuk pada standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi atau SSBOPT yang ditetapkan dengan mempertimbangkan capaian standar nasional pendidikan tinggi. Pemerintah seperti berlepas tangan dalam urusan pelayanan publik, hal inipun malah disulap menjadi bak ladang bisnis pemerintah. Kenaikan UKT beserta faktor yang mempengaruhinya merupakan kebatilan dari sistem kapitalis yang hanya berfokus pada materi. Komersialisasi pendidikan ini juga makin nyata, dilihat dari mahalnya biaya pendidikan yang terjadi dari akumulasi berbagai kebijakan negara yang rusak akibat tata kelola negara yang kapitalistik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *