Oleh : Ummu Abiyu
Ajakan Presiden Joko Widodo pada para influencer atau pesohor pemengaruh untuk melakukan kunjungan ke IKN alias Ibu Kota Nusantara menuai pro-kontra. Diketahui Jokowi didampingi sejumlah influencer untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN.
Diketahui sejumlah influencer yang mayoritas selebritas itu antara lain; Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah, Irwansyah dan Zaskia Sungkar, Ferry Maryadi, Omesh dan Dian Ayu, Gading Marten dan Poppy Sovia, Sintya Marisca, Willie Salim, Meicy Villa, hingga Dian Ayu Lestari.
Setelah kunjungannya ke IKN, para influencer tersebut menyampaikan pujiannya terhadap proyek IKN. Mereka sepakat bahwa IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menawarkan potensi besar sebagai pusat inovasi dan destinasi masa depan bagi Indonesia (Setneg, 8-8-2024).
Bisa dipastikan pujian mereka akan dilihat oleh jutaan pengikutnya dan membawa warna baru pada opini publik tentang IKN. Opini positif ini menggeser berbagai sengkarut pembangunan IKN, seperti tentang target pembangunan yang tidak tercapai, mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, tidak adanya minat investor asing di IKN, sulitnya air bersih, penyingkiran masyarakat adat, serta masalah lainnya.
Kalau yang menjadi tujuan menghadirkan influencer diharapkan dapat mengcounter semua isu negatif, seperti ketidakberesan pembangunan dasar IKN, minimnya investor hingga Jokowi gagal berkantor di IKN pada awal Juli 2024, tentu relatif keliru. Sebab, investor kelas kakap tentu tidak mengkonsumsi medsos yang kerap digunakan influencer untuk menyampaikan kontennya. Bahkan investor juga tidak menjadi pengikut influencer tersebut. Artinya, melibatkan influencer dalam kegiatan Jokowi berkantor tiga hari di IKN sangat tidak efisien dan tidak efektif.(tribbunnews.com, 29/7/2024)
Salah satu persoalan besar pembangunan IKN adalah tidak adanya investor asing yang masuk ke IKN, padahal pembangunan IKN butuh biaya besar, yakni Rp466 triliun. Sebelumnya Jokowi mengatakan ada ratusan investor asing yang akan masuk ke IKN, ada yang dari Singapura, Korea, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arat. Namun, kini pernyataan itu dibantah oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengakui bahwa belum ada investor asing yang masuk ke IKN.
Mengapa belum ada investor asing yang masuk ke IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai. Klaster pertama IKN merupakan kawasan inti pemerintahan. Jika tidak ada investasi yang masuk, APBN akan terkuras untuk merealisasikannya.Saat ini baru investor lokal yang masuk. Dengan nilai investasinya sebesar Rp41 triliun. Angka itu sangat jauh dari total investasi yang ditargetkan. Sedangkan dana APBN sendiri sudah terkuras Rp72,5 triliun selama 2022—2024.
Demikianlah, pemerintah gagal mendatangkan investor asing untuk membiayai pembangunan IKN. Kegagalan itu berusaha ditutupi dengan jurus pencitraan melalui para influencer. Kedatangan para influencer itu merupakan bentuk kepanikan Jokowi karena pembangunan IKN tahap pertama belum selesai, padahal masa jabatan Jokowi tinggal menghitung hari. Ibarat kata, tidak ada investor yang datang, influencer pun jadi, demi memastikan pembangunan IKN lanjut terus.
Upaya Jokowi mendatangkan banyak influencer ke IKN mendapatkan kritik keras dari publik karena dinilai menghamburkan anggaran. Bisa diperkirakan, pemerintah harus memberi bayaran pada masing-masing influencer yang nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per orang. Itu belum termasuk transportasi berangkat hingga pulang. Begitu juga akomodasi selama di lokasi, seperti penginapan, konsumsi, dan lainnya yang pasti enggak kaleng-kaleng, mengingat posisi mereka sebagai influencer. Semua biayanya pasti ditanggung negara dengan nilai miliaran rupiah.
Meski sudah menghabiskan anggaran besar, upaya pemerintah melibatkan influencer untuk mendongkrak citra positif sejatinya tidak akan efektif menyelesaikan problem pembangunan IKN. Sejak awal, pembangunan IKN sudah bermasalah karena bukan berdasarkan prinsip kebutuhan rakyat dan urgensitas pemerintahan, melainkan karena ambisi penguasa dan pesanan para oligarki.
Terbukti, proses pembangunannya pun “berdarah-darah”. Hutan Kalimantan Timur dibabat untuk menjadi kota, masyarakat adat tergusur dan terampas ruang hidupnya, APBN pun diobok-obok hingga Rp71,8 triliun hanya dalam tempo dua tahun (2022—2024). Setelah proses yang demikian bermasalah, ternyata hasilnya pun menunjukkan ketidaksiapan, yaitu jalan yang buruk, moda transportasi yang belum siap, fasilitas pendukung yang terbatas, dan dana yang cekak.
Meski demikian, upaya memoles citra IKN terus digenjot. Upacara peringatan HUT RI tahun ini sedianya digelar di sana. Padahal moda transportasi belum siap, solusinya adalah menyewa mobil dan bus. Angka penyewaan sekitar 1.000 unit kendaraan roda empat untuk tamu negara dan VVIP saat peringatan HUT RI bulan ini. Lagi-lagi butuh anggaran besar, padahal mendatangkan influencer ke IKN sudah mengeruk anggaran.