Oleh: Silmi Firdaus
Program jaminan kesehatan nasional atau JKN menghadapi risiko beban jaminan kesehatan yang lebih tinggi dari penerimaanya. Muncul saran agar iuran naik, tetapi berdasarkan perhitungan terbaru, iuran BPJS naik hingga 10 persen pun tidak cukup dan masih berpotensi menyebabkan defisit dana jaminan sosial.
Kepala humas penyelanggaraan jaminan sosial (BPJS) kesehatan Rizzky Anugrah menjelaskan rasio beban jaminan kesehatan terhadap penerimaan iuran JKN sampai oktober 2024 telah mencapai 109,62 persen yang berarti beban dibayarkan lebih tinggi dari iuran yang didapat. Jika berkanca dari kondisi tersebut kenaikan iuran tidak akan mencukupi untuk menutup kebutuhan biaya layanan kesehatan dan berpotensi akan terjadi defisit hingga gagal bayar (finansial.bisnis)
Selain itu jumlah tenaga kesehatan sangat terbatas, seperti pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi kendala yang terjadi terutama bagi warga membutuhkan akses kesehatan yang tinggal di wilayah pelosok. Seperti yang dikatakan kepala dinas kesehatan (Dinkes) provinsi kalimantan tengah, Suyuti Syamsul menegaskan kebutuhan dokter saat ini masih banyak. Lantaran apabila mengikuti rasio baru, setiap seribu penduduk, memerlukan satu orang dokter.
Dengan jumlah penduduk kalimantan tengah berjumlah sekitar 2,7 juta jiwa, sehingga memerlukan 2.700 dokter. Namun saat ini, jumlah dokter hanya ada 800 orang, sehingga masih memerlukan sekitar 1.900 dokter lagi untuk mencapai ideal. Selain wakil ketua komisi III DPRD Kalteng berharap adanya pemerataan tenaga kesehatan dikutip dari media RRI.
Karena mahalnya biaya kesehatan dan kurangnya pemerataan tenaga kesehatan, masyarakat memilih malakukan pengobatan mandiri. Menurut WHO mengobati secara mandiri adalah upaya pengobatan pada suatu gangguan atau gejala tanpa adanya konsultasi pada tenaga kesehatan terlebih dahulu. Fenomena mengobati sendiri ini cenderung banyak terjadi di wilayah perdesaan dibanding perkotaan.
