Sari Setiawati
Dalam sistem demokrasi, partai politik (parpol) ialah sekelompak orang yang mewakili suara rakyat atau salah satu perwakilan untuk menuju badan legislatif, atau untuk menentukan calon pemimpin, baik dalam pilpres ataupun pilkada.
Seperti diketahui, tidak lama lagi yaitu bulan November, seluruh wilayah provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia akan melaksanakan Pilkada serentak untuk pemilihan Kepala Daerah. Demi memenangkan jabatan tersebut, banyak parpol yang berkoalisi atau bahkan ada yang ingin mewujudkan politik dinasti.
Dalam kondisi tersebut, tampaknya pantas jika kita sebagai rakyat bertanya: apakah partai-partai tersebut akan berjuang mewakili suara rakyat dan menyampaikan aspirasi rakyat? ataukah hanya mementingkan kelompoknya atau kepentingan partai itu sendiri dan para kapitalis oligarki?
Realitas perpolitikan di Indonesia yang kabarnya menganut sistem dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, alias demokrasi, ternyata diwujudkan oleh parpol- parpol yang ada, melalui para aktivisnya yang duduk di legislatif ataupun kepemimpinan negara dan daerah, yang sudah di pilih oleh rakyat, malah tidak berpihak kepada rakyat yang telah memilihnya. Mereka malah membuat kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan rakyat, semisal UU Cipta Kerja, UU Minerba, UU IKN, dan masih banyak lagi. Peran parpol yang kabarnya sebagai pembawa dan pembela aspirasi rakyat dalam sistem ini, telah sangat mengecewakan rakyat. Suara rakyat hanya dijadikan sebagai alat untuk mencapai kekuasan di dalam pemerintahan, karena setelah mereka terpilih, mereka kerap bersikap oportunis, pragmatis, dan mencla-mencle.
Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh KPK, bahwa Pilkada tingkat gubernur membutuhkan dana yang besar, hingga menelan biaya Rp 60–100 miliar. Hal ini menjadikan parpol mendapatkan sumbangan resmi ataupun tidak resmi dari para pemilik modal (kapitalis -oligarki). Prof. Mahfud MD pernah mengatakan, bahwa 84% kepala daerah dibiayai oleh para cukong.
