Oleh Tinie Andryani
Aktivis Muslimah
Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) meraih penghargaan Innovative Government Award (IGA) dari Kemendagri dengan predikat sangat inovatif. Penghargaan ini diterima oleh kepala Bapperida di Grand Mercure Surabaya, kamis 5/12/2024 ( bandungkab.go.id).
Menurut kepala Bapperida, prestasi Kabupaten Bandung diajang IGA tahun ini mengalami peningkatan dibanding tahun sebelumnya yang menyandang predikat inovatif.
Keberhasilan yang di raih oleh Pemkab Bandung selama ini perlu diacungi jempol. Beberapa penghargaan demi penghargaan telah di terima dan diapresiasi oleh pemerintah pusat. Peningkatan secara signifikan tersebut menjadi bukti bahwa pejabat daerah telah bekerja dengan maksimal demi mengangkat dan membangun branding daerah, sehingga daerah tersebut mampu berdaya saing tinggi dalam membangun daerah yang maju. Tentu saja hal ini harus berkolerasi dengan keadaan masyarakat. Masyarakat harus terjamin kondusifitas nya dalam berbagai hal apapun, termasuk dalam kehidupan sosial, budaya bahkan dalam beragama.
Namun yang menjadi pertanyaan, apakah dengan meningkatnya prestasi ini mampu menjaga kondusifitas masyarkat secara keseluruhan? Apakah kesejahteraan masyarakat terpenuhi dibalik berbagai prestasi yang didapat?
Ironi memang, di balik segala inovasi inovasi yang digaungkan nyatanya masih saja menyisakan berbagai macam problematik yang tak kunjung selesai. Pemerintah seolah abai akan kemaslahatan masyarakat. Pemerintah hanya sibuk pada peningkatan ekonomi dan memberikan kebijakan kebijakan kapitalistik yang hanya mengedepankan materi saja.
Perlu diketahui, framing demi framing terpampang jelas dibangun untuk mendongkrak reputasi branding daerah. Tak ayal hal ini mampu menarik perhatian banyak investor dari pihak swasta dan asing. Dalam dunia ekonomi, investasi merupakan salah satu motor penggerak perekonomian yang ditujukan untuk mengembangkan harta seseorang atau kelompok. Investasi ini juga ditujukan untuk mendapatkan sebuah keuntungan bagi negara ataupun daerah agar negara tersebut maju. Maka tidak heran jika pemerintah terus memperbesar skala investasi di negeri ini dengan berbagai kemudahan bagi para investor yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Maka, dengan segala keasriannya, Kabupaten Bandung menjadi sasaran empuk bagi para investor. Banyak para investor yang berbondong bondong menanamkan modalnya di berbagai sektor, tempat wisata misalnya.
Menjamurnya alih fungsi lahan di Kabupaten Bandung merupakan buah dari penerapan sistem kapitalistik yang hanya fokus menggenjot ekonomi tanpa memedulikan kelestarian lingkungan. Sistem ini hanya melayani kepentingan oligarki dan penguasa. Walhasil kebijakan pembangunan konversi fungsi lahan yang beralih fungsi menjadikan Kabupaten Bandung sebagai daerah langganan bencana. Banjir yang tak pernah usai, ancaman tanah longsor yang terus mengintai, dan eksploitasi hutan yang berlebihan.
Penguasa semestinya malu jika ada julukan “banjir tahunan” atau “langganan bencana alam.” Hal ini menunjukan sikap abai terhadap mitigasi bencana, alih-alih mengantisifasinya.
