Oleh: Tri Yuliani
Pegiat Literasi Islam
Untuk menghadapi Indonesia Emas 2045, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bandung melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) menggelar Expo Perguruan Tinggi dengan tema “Membangun Indonesia Emas dan Kabupaten Bandung Bedas melalui Pendidikan Berkualitas” di Gedung Budaya Soreang, Kamis-Jumat (19-20/12/2024).
Bupati Bandung menekankan pentingnya persiapan generasi muda untuk menghadapi Indonesia Emas 2045 dengan meningkatkan kualitas SDM yang profesional dan memahami digitalisasi. Ia membandingkan pendekatan pendidikan di Indonesia dengan Singapura, yang telah menyiapkan anak-anak untuk karier spesifik sejak usia dini.
Bupati juga mengapresiasi kebijakan pendidikan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, yang terintegrasi dengan visi gubernur terpilih, seperti pendidikan berbasis vokasi sejak tingkat SD hingga SMK. Expo pendidikan di Kabupaten Bandung menjadi langkah nyata dalam persiapan ini. Ia juga menyoroti komitmennya terhadap pendidikan, termasuk pemberian beasiswa melalui program Besti (Beasiswa Ti Bupati), yang telah mendukung ratusan mahasiswa dan akan terus ditingkatkan setiap tahun. Ia pun menyatakan insya Allah di Kabupaten Bandung kedepan bakal memiliki Perguruan Tinggi Negeri.(bandungberita.com)
Program Tambal Sulam
Upaya yang dilakukan oleh Bupati, tentu patut untuk kita apresiasi. Karena memang fungsi negara sebagai penanggung jawab dan pelaksana langsung pengelolaan pendidikan. Yang patut disayangkan, program-program beasiswa yang ada hanyalah program tambal sulam atau pemanis atas kebobrokan tata kelola negara dalam pendidikan. Sebagaimana diketahui, ada sejumlah syarat yang wajib dipenuhi untuk mendapatkan beasiswa, seperti potensi akademik baik tapi memiliki keterbatasan ekonomi dan lulus seleksi penerimaan mahasiswa baru pada Prodi dengan Akreditasi A atau B (dimungkinkan dengan pertimbangan tertentu pada Prodi dengan Akreditasi C). Demikianlah, berbagai syarat mendapatkan bantuan tersebut memang begitu rumit, sehingga mungkin terkesan wajar karena jumlah penerima begitu sedikit dibandingkan jumlah peminatnya. Namun kondisi ini senyatanya menunjukkan sikap nirempati dari negara.
Tujuan Sistem Pendidikan Kapitalis
Pendidikan adalah kebutuhan dasar rakyat yang menjadi tanggung jawab negara, bukan pihak lain. Negara harus berinvestasi dalam pendidikan karena pendidikan adalah tonggak peradaban, kunci inovasi, dan penentu masa depan. Sayangnya, sistem kapitalisme yang berlaku saat ini justru menjadikan pendidikan sebagai ladang bisnis.
Pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi, telah menjadi bagian dari komoditas ekonomi sejak Indonesia meratifikasi perjanjian WTO melalui UU No. 7/1994. Konsep Knowledge-Based Economy (KBE) yang digagas oleh negara-negara OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) pada 1996 di Paris, mendudukkan ilmu pengetahuan sebagai komoditas ekonomi dan distandarisasikan sesuai kebutuhan bisnis, bukan tanggung jawab negara. Sejak ini, era sekularisasi dan kapitalisasi pendidikan dimulai.
