Opini

Kapitalisme Abai, Sejahtera Hanya Mimpi

153
×

Kapitalisme Abai, Sejahtera Hanya Mimpi

Sebarkan artikel ini

Oleh Nuni Toid
Pegiat Literasi

 

“Sudah jatuh tertimpa tangga pula “
Itulah peribahasa yang bisa mewakili keadaan rakyat negeri ini. Bagaimana tidak, setelah presiden Jokowi mengesahkan peraturan pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Tapera yang nomor 25 tahun 2020, kini penghasilan para karyawan mesti dipotong 3%. Program tersebut sengaja dibuat agar para pegawai bisa memperoleh rumah dengan harga murah, terjangkau dan berbunga rendah.

Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa semua karyawan wajib mengikuti penyelenggaraan Tapera dengan kriteria berumur minimal 20 tahun sudah menikah dan memiliki upah minimal sebesar gaji minimum. Adapun golongan yang harus mengikutinya adalah seluruh PNS, Polri, TNI, karyawan BUMN, BUMD sampai pegawai mandiri atau sektor informal (ayobandung, 30/5/24)

Nantinya peserta yang telah berakhir masa keanggotaannya berhak mendapatkan dana simpanan yang sudah disetorkan dan hasil pemupukan. Mereka adalah yang telah berusia 58 tahun pekerja mandiri, peserta meninggal dunia, atau tidak memenuhi lagi syarat sebagai peserta selama 5 tahun berturut-turut.

Tabungan Perumahan Rakyat merupakan program yang diharapkan dapat memenuhi kebutuhan setiap orang yang berhak hidup sejahtera, mempunyai tempat tinggal yang layak, dan sejahtera dengan lingkungan yang sehat serta memperoleh pelayanan kesehatan. Namun kebijakan ini banyak ditentang oleh banyak pihak, terutama para pekerja. Menurut Ekonom Indef (Institute For Development of Economics and Finance), Eisha Maghfiruha Rachbini, iuran Tapera akan merugikan para pemberi gaji juga penerima upah. Ia menyampaikan potongan tersebut dapat mempengaruhi daya beli masyarakat. Menurutnya penurunan konsumsi warga akan memiliki implikasi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Mesti diakui bahwa kebijakan itu akan menambah beban ekonomi masyarakat, karena sebelumnya mereka sudah terbebani dengan sejumlah program, seperti BPJS, Jaminan Sosial Tenaga Kerja, pajak, dan asuransi lainnya yang turut memperberat biaya hidupnya. Kebijakan pemerintah itu sekilas tampak baik, sebab seolah bisa mengatasi persoalan rumah bagi masyarakat, terutama warga miskin. Sayangnya potongan gaji dengan lamanya waktu pembayaran di tengah harga-harga melambung tinggi sungguh membebani. Alih-alih sebagai bentuk perhatian, malah semakin menambah beban.

Itulah solusi memenuhi kebutuhan rumah dalam sistem kapitalisme. Pemerintah nantinya menyerahkan pembangunan rumah kepada para pengusaha properti. Negara hanya sebagai regulator yang memuluskan para pengusaha, kurang berpihak pada masyarakat. Pengusaha orientasinya hanya keuntungan bukan pengurusan sebagaimana tugas penguasa. Penguasa menutup mata juga telinga dari kenyataan rakyat kesusahan dengan banyak pungutan yang dipaksakan. Di samping itu seringkali rumah yang sudah dibangun tidak tepat sasaran, karena dibeli hanya sebagai investasi bagi orang yang mampu. Pihak pengusaha beranggapan yang penting laku siapapun pembelinya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *