Opini

Kapitalisasi Pupuk Upaya Subsidi Pelik Realisasi

315
×

Kapitalisasi Pupuk Upaya Subsidi Pelik Realisasi

Sebarkan artikel ini
Sri Rahayu Lesmanawaty

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty

(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

 

Sampai saat ini keberadaan pupuk memiliki peran penting bagi para petani. Pupuk sebagai bagian dari faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan tanaman, cukup menentukan produktivitas dan kualitas yang dihasilkan. Jika ketersediaannnya terganggu maka panen pun terganggu.

Sayang beribu sayang, petani di negeri ini ternyata harus berjibaku untuk mendapatkannya. Contohnya saja seperti apa yang diialami petani di Kabupaten Manggarai dan Kabupaten Manggarai Barat, NTT, mereka harus menempuh jarak sekitar 80 km untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri mengungkapnya tatkala memantau penyaluran pupuk subsidi di NTT pada 18—22 Juni 2024. Atas temuan tersebut Satgassus menyarankan Kementerian Pertanian untuk mengatur dalam petunjuk teknis (juknis) jarak maksimum keberadaan kios dari petani. Satgassus juga menyarankan untuk mempertimbangkan BUMDes dan koperasi unit desa (KUD) menjadi kios sehingga dekat dengan lokasi petani. (Berita Satu, 23-6-2024).

Belum lagi pemerintah tercatat memiliki utang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia (Persero) sebesar Rp12,5 triliun. Direktur Utama Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menyebut, utang tersebut terdiri atas tagihan berjalan April 2024 sekitar Rp2 triliun dan sisanya merupakan tagihan subsidi pupuk pada 2020, 2022, dan 2023 yang belum dibayarkan pemerintah. (Bisnis.com, 20-06-2024).

Sungguh pelik realisasi subsidi pupuk di negeri ini. Pupuk subsidi sulit, realisasi penyalurannya pun bagai halusinasi. Kondisi yang melukiskan betapa masalah pupuk menggelayuti para petani. Bayangkan, pemerintah telah menganggarkan subsidi untuk pupuk sebesar Rp53,3 triliun untuk volume 9,55 juta ton. Namun hingga pertengahan Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk subsidi baru berjalan 29% atau 2,8 juta ton dari alokasi 9,55 juta ton.

Belum lagi berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS) sepanjang 2023. Kenyataan pahit lainnya adalah Indonesia telah mengimpor pupuk sekitar 5,37 juta ton. Walaupun volume impornya turun dari tahun sebelumnya, tetap saja impor pupuk menunjukkan ketidakmandirian negeri ini. Walhasil kedaulatan dan ketahanan pangan negeri ini dipertanyakan.

Urgensi Kemandirian Negara

Sejatinya ketersediaan pupuk akan memengaruhi kemandirian negara. Pasalnya jika pupuk saja masih impor, bagaimana mungkin stok pupuk untuk para petani terkendali. Bagaimana pula ketika pupuk subsidi masih terbatas, negeri ini mampu mewujudkan swasembada pangan. Ditambah lagi persoalan selain pupuk. Masalah saprotan pun seperti benih, alat pertanian, pestisida dan sebagainya masih belum teratasi.

Seharusnya pupuk bersubsidi memudahkan petani mengaksesnya. Hanya saja aneka administrasi menghalangi petani demi mendapat pupuk subsidi. Padahal sejatinya setiap petani berhak mendapat pupuk dengan harga yang terjangkau.

Saat paradigma dan kebijakan penguasa masih berkiblat pada kapitalisme, negara sulit fokus untuk melakukan riayah (pengurusan dan pelayanan) di berbagai sektor tidak terkecuali sektor pertanian. Narasi swasembada pangan memang digaungkan, hanya saja penerapannya masih banyak masalah. Data penerima subsidi yang tidak sinkron, distribusi tidak merata, tupoksi dan sosialisasi teknis penyaluran pupuk mispersepsi, juga impor pupuk, menghadirkan kesulitan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *