Opini

Kapitalisasi Air, Mengalirnya Kerakusan di Tengah Dahaga Rakyat

100
×

Kapitalisasi Air, Mengalirnya Kerakusan di Tengah Dahaga Rakyat

Sebarkan artikel ini

Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty

(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)

 

Beberapa waktu yang lalu Indonesia bersama 49 negara lainnya mengadakan Parliamentary Meeting on the Occasion of the 10th World Water Forum. Acara yang berlangsung pada 19—21 Mei di Nusa Dua, Bali inii merupakan forum internasional yang membahas tentang krisis air yang diprediksi akan terjadi pada 2050. Indonesia sendiri perlu mengambil peran dalam masalah ini karena ketersediaan air juga merupakan bagian dari tujuan pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals (SDG). (Antara, 17/5/2024).

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan (LBP) saat melakukan konferensi pers pada Rakor Panitia Nasional WWF ke-10 di Nusa Dua, Bali pada Kamis (16-5-2024) sempat mengatakan, “Kita harus menghasilkan concrete deliverables dari forum ini. Kita akan melaksanakan 120 proyek strategis terkait air bernilai US$9,4 miliar ….”. Dari pernyataan ini ada harapan besar, penyelenggaraan acara bertajuk Water for Shared Prosperity (Pengelolaan Air untuk Kehidupan yang Berkelanjutan) ini akan membawa dampak positif bagi negara, terutama berupa investasi besar-besaran di sektor air.

Gayung bersambut, bagi Indonesia World Water Forum ke-10 2024 menghasilkan penandatanganan kesepakatan pendanaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Karian-Serpong, Banten, dan nota kesepahaman (MoU) mengenai Net-Zero Water Supply Infrastructure Project di Ibu Kota Nusantara (IKN). (antaranews.com, 22/5/2024). Sebuah harapan yang terjawab dengan masuknya investor asing aseng ke bumi pertiwi.

Selayang Pandang WWF

Diawali dengan mengenal World Water Council (Dewan Air Dunia), WWC adalah sebuah organisasi internasional yang didedikasikan untuk mempromosikan kesadaran akan pentingnya air bagi keberlangsungan hidup. Dewan ini menggagas WWF untuk mencapai agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs) dan menjamin ketersediaan dan pengelolaan air bersih serta sanitasi berkelanjutan untuk semua pada 2030.

Saat ini miliaran orang di seluruh dunia mengalami kesulitan terhadap air yang merupakan kebutuhan dasar manusia. PBB mencatat sekitar 2,2 miliar orang kesulitan mengakses layanan air minum yang dikelola secara aman, serta 4,2 miliar orang yang tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.

Fakta inilah yang mendorong WWC menyelenggarakan WWF pertama di Marrakesh tahun 1997. Saat itu sekira 400 orang partisipan berkumpul untuk mencari cara inovatif mengatasi krisis air global pada abad ke-21. Tema yang diangkat saat itu adalah Vision for Water, Life and the Environment. Forum menghasilkan Deklarasi Marrakesh dan ditetapkannya kepemimpinan WWC dalam mengembangkan Visi Air Dunia untuk masa depan air yang berkelanjutan.

Hanya saja pengelolaan sumber air di dunia via WWF ini belum berangkat dari paradigma air sebagai salah satu hak dasar bagi manusia. Bau kapitalisasi dan eksploitasi malah semakin menguat. Di Indonesia saja berbagai pengelolaan air diserahkan pula pada pihak pemilik modal. Skema hitung dagang alias komersial dilakukan bagaikan korporasi.

Demikianlah WWF ada, bukan malah meniadakan masalah, namun menambah dahaga umat semakin menguat.

Kapitalisasi di Tengah Dahaga Rakyat

Terkait permasalahan air, Indonesia saat ini memang sedang membidik pertumbuhan ekonomi 6—7% demi segera bisa keluar dari middle-income trap. Salah satunya adalah dengan meluncurkan Peta Jalan Ekonomi Biru yang disebut-sebut sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi Indonesia, meliputi pengembangan pada beberapa sektor, yakni industri perikanan, industri berbasis kelautan, industri perdagangan, transportasi dan logistik, serta industri pariwisata. Juga beberapa industri baru seperti industri energi baru terbarukan (EBT), bioteknologi dan bioekonomi, hingga riset dan pendidikan. Kenapa ini pada akhirnya dikaitkan dengan air? Ini karena sektor-sektor tersebut menjadi sasaran bidik proyek investasi yang ditawarkan pada forum WWF.

Bau kapitalisasi sangat tercium terutama untuk sektor maritim. Di sektor ini pemerintah berkeinginan menggenjot kontribusi ekonomi maritim terhadap PDB Indonesia dari 7,6% menjadi 15% pada 2045. Sayangnya, selama kapitalisme liberal diterapkan dalam sistem perekonomian negeri ini, maka tawaran investasi hanya akan menguntungkan para kapital bercuan besar, bahkan dengan ini jalan penjajahan semakin lapang.

Mari kita rasakan bersama. Saat rakyat butuh air layak konsumsi, sejatinya rakyat harus membeli kepada PT PAM atau PDAM. Alih-alih mudah mendapat air, rakyat dapat air namun tetap berbayar. Tidak sedikit wilayah-wilayah yang kesulitan mendapatkan air bersih. Namun di tengah kesulitan tersebut, bertebaran perusahaan-perusahaan air minum yang menguasai sumber-sumber mata air di negeri ini. Artinya, air tidak sulit bagi yang berduit. Dan duit hanya berada pada pihak yang tidak dipersulit. Sementara bagi rakyat duit terasa sulit dan semakin sulit dalam sistem kapitalis yang membelit.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *