Oleh : Aisyah Abdullah
(Pegiat Literasi)
Negara ibu pertiwi belum usai perang melawan narkoba, korupsi, pinjaman online dan lain-lain. Kini dihadapkan lagi dengan kerusakan akibat judi online, yang mana judi online bukan hanya menyasar masyarakat kecil namun menyasar pula para pejabat (wakil rakyat).
Sebagaimana dilansir dari PR JABAR- Terungkap lebih dari 1.000 orang di Lembaga Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DRPD) terlibat judi online atau daring.
Ivan Yustiavandana Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), mengungkapkan “bahwa ada lebih dari 63.000 transaksi yang dilakukan oleh anggota DPR dan DPRD dan angka rupiahnya hampir 25 miliar,” dalam rapat kerja bersama Komisi lll DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 26 juni 2024. (CNN Indonesia).
Sungguh miris dan memalukan melihat fakta di atas, wakil rakyat harusnya memberikan teladan kebaikan malah memberikan teladan keburukan pada rakyat yang mereka wakili. Padalah ada sebagian masyarakat berharap para wakil rakyat bisa menghentikan judi online.
Namun fakta justru berbicara sebaliknya mereka sendiri juga pelaku. Realitas ini jelas menunjukkan betapa buruknya aturan dan kualitas wakil rakyat mulai dari integritas yang lemah, tidak amanah dan lainnya.
Inilah akibat sistem demokrasi kapilisme yang diterapkan di negara ini. Sebab dengan banyaknya wakil rakyat yang terjebak judi online menggambarkan bahwa masalah ini bukanlah masalah individu melainkan masalah sistem.
Sistem demokrasi kapitalisme dengan asas sekularismenya menjadikan manusia (pemerintah dan anggota dewan) mengabaikan syariat agama dalam mengatur kehidupan. Sehingga menjadikan orang-orang yang memiliki kekuasaan gila harta dan serakah karena sistem ini berorientasi pada materi semata.
Negara pun seoalah membisu menangani masalah judi online. Hal ini wajar sekalipun para pejabat sudah digaji dengan sangat tinggi dari uang rakyat mereka tetap terlibat judi online. Apalagi aturan yang ada ternyata longgar dan elastis sehingga mudah dilanggar tatkala ada kesempatan.
Sistem demokrasi menjadikan aturan bisa diutak-atik untuk memenuhi syahwat dan hawa nafsu manusia (penguasa). Kapitalisme pula telah menjadikan para anggota dewan lebih banyak melegalkan kepentingan pribadi, penguasa dan oligarki.
