Oleh : Ammylia Ummu Rabani
(Muslimah Peduli Umat)
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, menilai bahwa adopsi sistem pinjaman online (pinjol) melalui perusahaan P2P lending di lingkungan akademik merupakan bentuk inovasi teknologi. Bahkan beliau menganggap ini sah-sah saja. Mengingat Pinjol tidak bisa disamakan dengan judol atau judi online. (Tirto.id/3/7/2024)
Sungguh penyataan nyeleneh tersebut mencerminkan sikap pejabat yang terkesan tidak mau ambil pusing. Mahasiswa yang notabene sebagai agen perubahan, kini diarahkan agar memanfaatkan pinjol untuk biaya pendidikan. Hal demikian menunjukkan adanya kerusakan paradigma kepemimpinan dalam sistem sekuler kapitalisme yang malah mendukung pengusaha pinjol yang tidak lepas dengan riba. Walhasil tindakan ini yang menghantarkan pada kerusakan dan merusak masyarakat.
Sikap ini juga membuktikan lepasnya tanggungjawab negara dalam tercapainya tujuan pendidikan. Seharusnya pemerintah itu memberikan fasilitas yang memudahkan termasuk juga dalam pembiayaan pendidikan, bukan hanya mudah dan murah bahkan secara cuma-cuma. Namun, yang ada sistem pendidikan dalam kapitalisme ibarat barang dagangan. Siapa mampu bayar maka di yang bisa menikmati bangku pendidikan.
