Opini

Jerat Demokrasi, Menggugat Politik Dinasti

112
×

Jerat Demokrasi, Menggugat Politik Dinasti

Sebarkan artikel ini

Oleh: Jelvina Rizka

(Aktivis Dakwah Muslimah)

 

Istilah politik dinasti merupakan sebuah fenomena yang awam dijumpai dalam sistem demokrasi khususnya sejak pemilu presiden 2024. Ditengah gemerlapnya tipu muslihat sistem demokrasi yang menjanjikan partisipasi dan representatif rakyat sebagai pemegang otoritas tertinggi, politik dinasti turut hadir bagai ancaman yang mengusik esensi sistem ini.

Dilansir dari tirto.id – Pada 23 April 2024 lalu, Ketua Umum Partai Garuda, Ahmad Ridha Sabana, memasukkan permohonan hak uji materi (HUM) terhadap Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota ke Mahkamah Agung (MA). Perkara dengan nomor 23 P/HUM/2024 tersebut lantas diterima MA pada 27 Mei 2024. Lebih spesifik lagi, Partai Garuda mempersoalkan Pasal 4 Ayat 1 Huruf d dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2020. Pasal tersebut mengatur tentang batas umur calon kepala daerah yang bisa berlaga di Pilkada 2024 mendatang, yakni minimal 30 tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur serta 25 tahun untuk cabup dan cawabup dan cawalkot dan calon wakil wali kota.

MA hanya perlu waktu tiga hari untuk memutus perkara tersebut. Pada 29 Mei 2024, MA mengeluarkan putusan yang berbunyi, “Memerintahkan kepada KPU RI untuk mencabut Pasal 4 Ayat 1 Huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.” Suharto mengatakan bahwa proses putusan yang cepat itu sudah sesuai dengan asas peradilan ideal, yakni pengadilan cepat, ringan, dan sederhana (tirto.id, 02-06-2024).

Putusan MA yang merevisi aturan terkait batas umur calon kepala daerah tentu mengundang polemik diberbagai kalangan mulai dari pegiat dan peneliti kepemiluan hingga partai politik. Pejalnya nuansa politik atas putusan ini seolah berusaha untuk mencari peluang atas kepentingan pihak tertentu. Kekuasaan yang berperan penting dalam upaya melegitimasi, bukan rahasia lagi bahwa hal tersebut mampu menenggelamkan supremasi hukum. Fenomena ini bukan sekadar kritik retorika kosong belaka, namun menggambarkan keepikan dan keresahan yang ditimbulkan oleh sistem demokrasi.

Demokrasi yang merupakan sebuah sistem kepemimpinan dinilai sebagai perwujudan atas sistem politik yang menjunjung tinggi keadilan serta representatif. Malangnya, dalam praktiknya, demokrasi acap terperosok dalam jerat politik dinasti yang kian menyongsong di era kapitalisme.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *