Opini

IUP Untuk Ormas Buah Dari Sistem Rusak

105
×

IUP Untuk Ormas Buah Dari Sistem Rusak

Sebarkan artikel ini

Oleh: Siti Zaitun

 

Kini Izin Usaha Pertambangan (IUP) diobral bebas. Izin pengelolaan yang seharusnya hanya diprioritaskan bagi BUMN dan BUMD, kini diberikan pada ormas keagamaan. Ini adalah kesempatan yang langka untuk mengelola tambang seolah mendapat kesempatan yang langka untuk mengelola tambang seolah mendapat tangkapan yang besar.

Kompas. com. IUP untuk ormas keagamaan telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 30 Mei 2024. Pemberian izin tersebut, kata Jokowi, hanya diberikan pada ormas dengan syarat yang ketat. IUP tersebut juga hanya diberikan kepada sayap ormas yang berkecimpung dalam bidang bisnis sehingga mampu mengelola tambang dengan baik. Artinya, IUP hanya diberikan pada badan usaha yang ada pada ormas, baik koperasi, PT, maupun yang sejenisnya, bukan kepada ormasnya. ( 5/06/2024).

Sejalan dengan kebijakan Presiden sikap yang sama juga ditunjukkan oleh Menteri Investasi , Bahlil Lahadia. Bahlil bersikukuh agar ormas keagamaan bisa memperoleh IUPK. Lantas, bagaimana respon publik terkait pemberian IUP bagi ormas?

Apakah benar keputusan tersebut murni demi kesejahteraan atau ada motif politik yang tersembunyi?
Dan bagaimana sebenarnya mekanisme pengelolaan tambang dalam Islam?

Ditekennya IUP untuk ormas telah menuai berbagai respon dikalangan masyarakat. Ada yang mereka sepakat, ada juga yang menolak. MUI dan NU diketahui setuju dengan kebijakan pemerintah, sedangkan Muhamadiyah lebih memilih tidak tergesa-gesa menanggapi kebijakan tersebut. Meskipun respon kedua ormas terbesar di Indonesia cenderung menyetujui, tetapi ada pula kritikan tajam atas beleid tersebut, seperti para pengamat pertambangan.

Salah satu kritikan datang dari koordinator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar. Melky menyebutkan bahwa alasan yang dikemukakan pemerintah tentang izin pengelolaan tambang bukanlah untuk pemerataan ekonomi. Alasan tersebut, menurut Melky, hanyalah dalih untuk mengobral konsesi demi menjinakkan ormas-ormas keagamaan. ( bbc.com,1/6/2024).

Kemudian kritikan datang dari Muhammad Arman, selaku Direktur Advokasi Kebijakan, Hukum dan HAM AMAN. Arman menilai kebijakan tersebut berpotensi memicu konflik horizontal antara ormas keagamaan dengan masyarakat adat, bahkan menjadi konflik SARA.

Izin konsesi pertambangan untuk ormas keagamaan juga bertentangan dengan Undang-Undang Minerba. UU Minerba sendiri memuat aturan yang menyebutkan bahwa izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) hanya diprioritaskan untuk BUMN dan BUMD. Jika tidak ada keinginan dari lembaga negara tersebut untuk mengelolanya, maka penawaran akan diberikan pada pihak swasta. Meski begitu, semua prosesnya harus dilakukan dengan mekanisme lelang lebih dahulu.

Ditekennya kebijakan IUP menjadi bola liar ditengah masyarakat. Berbagai spekulasi muncul karena menganggap kebijakan tersebut tak masuk akal dan tidak seharusnya diberikan pada ormas. Para pengamat menganggap bahwa ormas dinilai tak memiliki kapasitas untuk mengelola tambang.

Jika ditelisik lebih mendalam, banyak hal yang mengindikasikan bahwa ormas keagamaan tidak seharusnya diberi konsesi. Diantaranya: Pertama, para pengelolaan tambang wajib memenuhi syarat yang diberikan pemerintah berupa syarat administratif, kemampuan finansial, teknis, dan memahami aspek pengelolaan lingkungan.
Sayangnya, PP tersebut tidak mencantumkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh ormas. Para pengamat menilai, ormas keagamaan akan sulit memenuhi syarat tersebut. Alhasil, jalan termudah yang bisa dilakukan ormas adalah bekerja sama dengan perusahaan pertambangan.

Nantinya perusahaan rekanan tersebut akan bertindak sebagai operator, sedangkan ormas akan bertindak sebagai pemegang konsesi. Jika hal ini dilakukan maka petaka besar akan kembali menimpa rakyat. Bayangkan saja, langkah tersebut justru menjadi celah bagi perusahaan-perusahaan tambang untuk masuk wilayah pertambangan khusus lewat tangan- tangan ormas. Lebih parahnya, perusahaan tambang tersebut akan bebas masuk wilayah pertambangan tanpa melalui proses lelang.

Kedua, tidak ada jaminan bahwa tata kelola pertambangan akan lebih baik jika ormas ikut terlibat didalamnya. Para pengamat justru menuding bahwa pemberian izin tersebut hanya akan menambah luas area tambang. Artinya, kerusakan lingkungan diprediksi makin parah. Bukankah kita sering kali mendengar para pengamat dan pemerhati lingkungan mengatakan, ” dimana ada tambang, disitu pasti ada penderitaan rakyat “.

Hal ini bisa disaksikan dari ujung timur hingga barat negeri ini. Yang mana kerusakan lingkungan menganga lebar dan penderitaan rakyat sekitar tambang tidak berujung. Salah satu fakta yang terpampang didepan mata adalah kerusakan lingkungan yang terjadi di area Gunung Latimojong, Sulsel. Kerusakan tersebut memicu bencana ekologis di lima kabupaten di Sulawesi Selatan. Akibatnya, banjir bandang dan tanah longsor terjadi secara berkala.

Ketiga, pemberian izin konsesi pada ormas tidak akan menghapus kejahatan dalam sektor pertambangan. Jika ada pihak yang menganggap bahwa pemberian izin pertambangan untuk ormas keagamaan dapat menghentikan kejahatan di sektor pertambangan, maka anggapan tersebut jelas keliru.
Kejahatan dalam industri tersebut akan tetap ada jika orientasi pengelolaannya masih kapitalistik.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *