Oleh : Sania
(Mahasiswi Telkom)
Dilansir dari media online CNBC Indonesia bahwa kondisi di Bangladesh semakin mengkhawatirkan di mana gelombang protes yang dilakukan oleh mahasiswa makin panas hingga Minggu (21/7/2024) hari ini. Ratusan dan ribuan mahasiswa turun ke jalan menuntut diakhirinya sistem kuota yang menyediakan hingga 30% pekerjaan di pemerintahan bagi keluarga veteran yang berperang dalam perang kemerdekaan Bangladesh pada tahun 1971 melawan Pakistan. Selain menyediakan hampir sepertiga pekerjaan di pemerintahan untuk anggota keluarga veteran perang kemerdekaan tahun 1971, sistem kuota juga menyediakan pekerjaan di pemerintahan untuk perempuan, penyandang disabilitas, dan anggota etnis minoritas. Namun, sebagian besar mahasiswa memprotes pekerjaan yang diperuntukkan bagi keluarga veteran, yang mereka anggap hanya menguntungkan sebagian besar pendukung Hasina, yang juga menjadi pemimpin partai Liga Awami, serta juga yang memimpin gerakan kemerdekaan. Para pengunjuk rasa telah meminta pemerintah untuk menghapuskan kuota karena dianggap “diskriminatif” terhadap para mahasiswa, yang berjuang di tengah tingginya pengangguran di negara dengan sekitar 32 juta anak muda tidak bekerja atau bersekolah.
Ternyata permasalahan pemerataan pekerjaan tidak hanya terjadi di indonesia, ini akibat dari cengkraman sistem kapitalisme yang mendunia sehingga menyebabkan dampak yang serius hingga korban jiwa. Padahal rakyat hanya ingin perubahan yang lebih baik, karena kuota pekerjaan pemerintah atau PNS lebih terjamin daripada bekerja di perusahaan swasta. Begitulah sistem kapitalisme ketika memutuskan suatu kebijakan yang bersandar kepada akal manusia, pasti akan menimbulkan perselisihan.
