Opini

Ironi Kebijakan Pajak Rakyat VS Perusahaan

102
×

Ironi Kebijakan Pajak Rakyat VS Perusahaan

Sebarkan artikel ini

Oleh  Rahma (Aktivis Muslimah)

Kasus Mega Korupsi kembali mencuat dan menjadi perbincangan hangat rakyat saat ini.
Belum tuntas kasus korupsi tata niaga di PT. Timah Tbk ( TINS ) yang mengalami kerugian sebesar 217 triliun, kini muncul lagi korupsi di bidang pajak dimana negara kembali mengalami kerugian sekitar 300 triliun akibat adanya pengemplangan di bidang pajak yang dilakukan oleh banyak perusahaan. Potensi tersebut berasal dari denda administrasi terkait pelanggaran pemenuhan kewajiban plasma dan sawit dalam kawasan hutan. Selain itu berasal dari ekstensifikasi dan intensifikasi pajak dari sektor ini. Kejagung menyambut hal ini dengan berkomitmen akan menegakkan hukum untuk hal tersebut. ( CNBC, 12/10/2024 ).

Pajak Dalam Sistem Kapitalis

Dalam sistem kapitalis pajak merupakan pemasukan utama bagi negara.
Kerugian besar yang dirasakan oleh negara tersebut adalah imbas dari akumulasi pajak pengusaha yang tidak dibayarkan selama bertahun-tahun dan baru menjadi perhatian saat ini. Hal ini menunjukkan bahwa negara tidak tegas terhadap pengusaha yang tidak membayar pajak.
Dalam sistem kapitalis, aturan diperketat hanya untuk rakyat kecil saja namun dilonggarkan untuk para pemilik modal ( pengusaha ).
Kondisi ini menjadi bukti bahwa negara memberi keistimewaan pada pengusaha. Ini menambah daftar kebijakan negara yang cenderung bersikap lunak terhadap para pengusaha dengan berbagai program keringanan pajak (tax holiday, tax amnesty dll).

Hal ini bertolak belakang dengan kebijakan pajak terhadap rakyat kecil, di mana mereka dibebani dengan berbagai macam pajak, dan mirisnya besar pajak terus mengalami kenaikan.
Pemerintah ingin membangun kesan positif yang ditujukan supaya masyarakat tergerak untuk
membayar pajak dengan menebar slogan “orang bijak taat bayar pajak”.

Penerapan kebijakan pajak yang berbeda antara perusahaan dan individu ini jelas sewenang-wenang dan mendzalimi rakyat. Jangankan untuk membayar pajak, untuk memenuhi kebutuhan pokok saja rakyat masih banyak yang kesulitan. Apalagi ketika hal ini berdampak pada penundaan pembangunan yang dibutuhkan rakyat, maka rakyat justru makin sengsara hidupnya. Kalaupun ada pembangunan, tidak sepenuhnya untuk pemanfaatan bagi umat. Seringkali proyek pembangunan tersebut untuk menunjang atau memperlancar kebutuhan bisnis para pengusaha. Inilah potret buruk hasil dari penerapan sistem kapitalis.

Pajak Dalam Sistem Islam

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *