Oleh : Ainina
Berdasarkan pantauan CNBC Indonesia di lantai 1 Jembatan Blok A Pusat Grosir Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat sore (9/8/2024), dapat terlihat sejauh mata memandang, pakaian impor asal China, termasuk baju bayi dan anak, terpampang dan dipajang rapih di kios-kios para pedagang.
Setelah produk impor menjamur di pasar-pasar grosir Indonesia.
Jakarta, CNN Indonesia — Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan membentuk satuan tugas (satgas) pemberantas impor ilegal. Tim tersebut rencananya bakal resmi berdiri dan beroperasi.
Zulhas mengatakan berdasarkan temuan awal, data impor dari Badan Pusat Statistik (BPS) dengan data dari negara asal berbeda. Data ekspor ke Indonesia dari negara asal jauh lebih besar dibanding data impor di BPS. Artinya, terdapat barang ilegal yang masuk ke Indonesia.
Maka timbul pertanyaan, kenapa barang impor yang ilegal ini bisa lolos masuk ke Indonesia? Lalu kenapa baru ditindak setelah banyak yang protes dan berdampak besar pada perekonomian nasional masyarakat. Bukankah mencegah lebih baik dari pada mengobati.
CNN Indonesia — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai pemerintah enggan mengambil risiko besar untuk menyelamatkan industri tekstil. Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi (INDEF) Andry Satrio Nugroho mulanya menyoroti kinerja industri tekstil dan industri pakaian jadi (wearing apparels) di dalam negeri yang terpuruk. Ia melihat pemerintah lebih memprioritaskan hilirisasi di bidang pertambangan dibanding mengurus industri tekstil dan industri pakaian jadi di Indonesia.
Maka jelas disini bahwa, pemerintah tidak intensif dan serius dalam permasalahan ini. Padahal industri tekstil menyumbang 3,98 juta tenaga kerja, dan menyumbang 5,84 persen dalam sektor manufakturing.
Imbasnya dari sektor industri tekstil di Indonesia sendiri sudah terjadi banyak nya PHK massal, karena pasar jual sepi konsumen. 3,98 juta karyawan terancam tidak lagi bekerja, tidak lagi bisa menghidupi keluarganya. Belum lagi dampak bonus demografi yang sekarang terjadi, memperbanyak angka pengangguran di Indonesia yang artinya menambah angka kemiskinan.
Banyak nya kemiskinan maka akan sangat mustahil target-target yang lain bisa tercapai. Stunting, kriminalitas, kebodohan, dan penyakit masyarakat lainya. Sekalipun pemerintah sudah mencanangkan makan gratis, prakerja, bantuan-bantuan sosial lain nya, faktanya hal tersebut tidak bisa mengcover seluruh masyarakat yang berada dibawah kemiskinan, malah salah sasaran. Artinya lagi-lagi pemerintah seperti tidak serius dalam menangani masalah masyarakat nya. Maka kepada siapa lagi masyarakat menaruh harapan nya, ketika pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalah yang ada dimasyarakat. Bukankah fungsi pemerintah adalah mengurusi seluruh kepentingan rakyatnya. Lalu kenapa seperti ada ketimpangan dalam pengurusannya. Kalangan atas difasilitasi, sedangkan kalangan bawah berjuang sendiri.
Demokrasi liberalisme jelas-jelas tidak berpihak pada rakyat yang lemah, maka dimana letak “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.
Pemerintah adalah lembaga praktis yang dipergunakan untuk mengurusi banyak orang, tentulah harus orang yang mengerti, memiliki kapasitas dan memahami bagaimana cara mengurus orang banyak. Berprinsip melayani, dan ikhlas dalam mengurus kepentingan masyarakat nya. Agar tidak terkontaminasi oleh nafsu pribadi yang akhirnya membuat penyelewengan-penyelewengan dalam melayani rakyatnya.
