Opini

Infrastruktur Jalan Rusak, Jadi Tanggung Jawab Siapa?

81
×

Infrastruktur Jalan Rusak, Jadi Tanggung Jawab Siapa?

Sebarkan artikel ini

By : Khairani

Mahasiswi Universitas Al-Azhar Medan

 

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Kota Medan Zulkarnain mengatakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk Dinas Sumber Daya Air Bina Marga Bina Konstruksi di tahun 2024 sebesar Rp 1,2 triliun. Anggaran tersebut juga dijelaskan bahwa digunakan untuk perbaikan jalan rusak, proyek multiyears seperti kolam retensi, revitalisasi Lapangan Merdeka, Drainase dan lain-lain. Wakil Ketua DPRD Medan Rajuddin Sagala mengatakan bahwa seharusnya tidak ada lagi jalan yang rusak di Kota Medan. Sebab, anggaran yang diberikan juga sudah cukup besar. (Dikutip dari Tribun-Medan.com).

Jalan merupakan sebuah infrastrutur yang sangat penting untuk rakyat. Jalan yang rusak tentu berbahaya apalagi pengendara yang bahkan bisa jatuh dan bisa kehilangan nyawa karena nya. Sehingga perbaikan pada jalan yang mengalami kerusakan sangatlah penting untuk diselesaikan secepatnya. Mungkin disetiap daerah kita sudah biasa untuk melihat jalan-jalan yang rusak, baik itu di kota nya apalagi di perdesaannya. Belum lagi perkara drainase yang belum dijalankan. Maka tak heran juga kita melihat banjir yang masuk dipermukaan jalan dan kerumah warga. Sungguh ironisnya, dinegeri yang kaya sumber daya alam, infrastrukturnya pada sebagian besar wilayah sangat buruk. Dengan sumber daya alam yang ada, seharusnya negeri ini mampu membangun infrastruktur terbaik untuk rakyatnya, termasuk akses jalan yang memadai.

Melihat anggaran yang cukup besar sudah seharusnya tidak adalagi ditemukannya jalan-jalan yang rusak, baik itu diperdesaan atau pun diperkotaan. Anggaran yang diberikan pun setiap tahun akan mendapatkan jumlah yang lebih besar dari sebelumnya. Sebab pada tahun 2023 anggaran yang diberikan ke dinas tersebut sebesar Rp 1,4 Triliun. Ditahun 2024 anggaran itu sudah menurun dari tahun lalu. Karena proyek dikerjakan merupakan proyek lanjutan yang bersifat multiyear. Dari tahun ke tahun proyek tersebut belum tuntas untuk diselesaikan. Maka ini seharusnya jadi perhatian penuh bagi masyarakat dan bahkan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) untuk senantiasa mengontrol perjalanan proyek yang dilakukan.

Dengan banyak nya anggaran yang diberikan namun hasil proyek yang diinginkan masyarakat belum banyak yang terealisasikan, wajar bila masyarakat mempertanyakan kemana uangnya dan digunakan untuk apa saja. Dan kemungkinan besarnya juga terdapat praktik korupsi yang rapi di dinas SDABMBK nya. Kondisi seperti ini banyak dimanfaatkan oleh para oknum untuk memperoleh cuan (keuntungan) pribadinya. Akibat cepatnya rusak jalanan yang baru diperbaiki, karena kualitas aspal yang dibawah standar sehingga mudah terkelupas. Jalan pun cepat rusak dan berlubang. Skenario kecurangan yang diupayakan mereka dalam proyek ini agar kembali lagi mendapatkan keuntungan pribadi nya. Kualitas jalan yang seharusnya bisa bertahan hingga empat tahun, kini hanya bisa bertahan dua tahun saja. Praktik ini merupakan akibat penerapan sistem kapitalisme sekuler. Sistem Kapitalisme ini mengajarkan bahwa materi adalah diatas segalanya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *