Oleh Sri Rahayu Lesmanawaty
(Aktivis Muslimah Peduli Generasi)
Ajakan Presiden Joko Widodo pada para influencer atau pesohor pemengaruh untuk melakukan kunjungan ke IKN alias Ibu Kota Nusantara menuai pro-kontra. Diketahui Jokowi didampingi sejumlah influencer untuk meresmikan Jembatan Pulau Balang dan meninjau pembangunan jalan tol menuju IKN. Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengajak sejumlah pegiat seni dan influencer dalam kunjungan kerja ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, Kalimantan Timur, Minggu (28/7). Tampak di antaranya adalah Raffi Ahmad, Nagita Slavina, Irwansyah, Zaskia Sungkar, Atta Halilintar, Aurel Hermansyah, Sintya Marisca, Ferry Maryadi, Gading Marten, Poppy Sovia, Willie Salim, Meicy Villia, hingga Dian Ayu Lestari. (CNN Indonesia.com, 29-07-2024).
Setelah kunjungannya ke IKN, para influencer tersebut menyampaikan pujiannya terhadap proyek IKN. Mereka sepakat bahwa IKN tidak hanya menjadi simbol kemajuan, tetapi juga menawarkan potensi besar sebagai pusat inovasi dan destinasi masa depan bagi Indonesia (Setneg, 8-8-2024).
Dikutip dari metrotvnews.com 30-01-2024, pakar politik, Dedi Kurnia Syah menilai Jokowi menyukai pujian-puji untuk membangun citra di tengah sejumlah persoalan IKN yang tengah disorot kebanyakan publik. Presiden Joko Widodo memang lebih menyukai hal-hal yang sifatnya itu pujian-pujian termasuk juga bagaimana beliau membangun citra dan reputasi politiknya melebihi ekspektasi dari orang biasa.
Ketika IKN ini kemudian didengungkan oleh orang-orang yang secara normatif, berkomentar tentang peluang-peluang dan prestasi yang minim bahkan sudah mengambil dana negara yang cukup besar,” ungkap Dedi. Inilah mengapa presiden memerlukan pembalikan realitas itu salah satunya adalah dengan menggunakan influencer. Karena influencer tentu tidak bekerja secara sukarela apalagi digiring dan dibawa langsung oleh Presiden. Mereka tentu akan bekerja secara komunikatif sesuai dengan arahan dan juga harapan-harapan presiden. Salah satu fungsinya untuk memantik citra dan reputasi presiden, utamanya dalam program IKN,” jelas Dedi.
Pola pencitraan seolah menjadi biasa untuk si penguasa ini. Opini positif dicitrakan untuk menggeser berbagai sengkarut pembangunan IKN. Target pembangunan yang tidak tercapai, mundurnya Ketua dan Wakil Ketua Otorita IKN, tidak adanya minat investor asing di IKN, sulitnya air bersih, penyingkiran masyarakat adat, serta masalah lainnya, diharap terlengserkan dengan puja puji para pemengaruh publik ini. Sungguh, demi apa penguasa ini memboyong influencer, padahal sejatinya posisi IKN kian doyong di mata publik.
*Pemaksaan Hasrat tak Naikkan Martabat*
Miris. Demi hasrat pencitraan IKN menjadi projek bisu yang berisik dengan berbagai masalah. Kegagalan demi kegagalan tak membuat urungnya pembangunan IKN.
Sekalipun pembangunan IKN diliputi masalah anggaran, yaitu tidak adanya investor asing yang masuk ke IKN, padahal pembangunan IKN butuh biaya besar, yakni Rp466 triliun, ‘ngotosisasi’ penguasa tetap melanjutkan projek IKN.
Memang, sebelumnya Jokowi mengatakan ada ratusan investor asing yang akan masuk ke IKN, ada yang dari Singapura, Korea, Jepang, Malaysia, dan Uni Emirat Arat. Namun, pernyataan itu dibantah oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia. Ia mengakui bahwa belum ada investor asing yang masuk ke IKN. Bahlil berdalih, belum ada investor asing yang masuk ke IKN karena infrastruktur untuk masuk ke klaster pertama belum selesai. Klaster pertama IKN merupakan kawasan inti pemerintahan. Jika tidak ada investasi yang masuk, APBN akan terkuras untuk merealisasikannya.
Terkait ini, Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi OIKN Agung Wicaksono mengatakan, saat ini ada investor lokal namun nilai investasinya hanya sebesar Rp41 triliun. Angka itu sangat jauh dari total investasi yang ditargetkan. Sedangkan dana APBN sendiri sudah terkuras Rp72,5 triliun selama 2022—2024. Waduh!
Walhasil pemaksaan hasrat yang tak terealisasi memunculkan kepanikan yang luarbiasa bagi penguasa saat ini. Jalan lain dicari, pencitraan harus terus berlanjut, demi IKN apa pun jadi. Tak ada investor, influencer pun jadi. Martabat macam apa yang disandangkan pada pemimpin model begini. Pemaksaan hasrat tak mampu naikkan martabat. IKN tetap mangkrak.
*Butuh Anggaran namun Hamburkan Anggaran*
Mari kita telisik. Saat kondisi anggaran minim untuk lanjut membangun IKN, namun di saat miskin dana, pemerintah memberi bayaran pada masing-masing influencer yang nominalnya bisa mencapai ratusan juta rupiah per orang, belum termasuk transportasi berangkat hingga pulang. Begitu juga akomodasi selama di lokasi, seperti penginapan, konsumsi, dan lainnya yang pasti enggak kaleng-kaleng, mengingat posisi mereka sebagai influencer. Semua biayanya pasti ditanggung negara dengan nilai miliaran rupiah. Skema pemetaan anggaran model apa yang diterapkan pemerintah, hingga jor-joran hamburkan anggaran di saat butuh anggaran.
Sejatinya, upaya pemerintah melibatkan influencer untuk mendongkrak citra positif ini, sama sekali tidak akan efektif menyelesaikan problem pembangunan IKN. Pembangunan IKN sudah bermasalah sejak dari awalnya. IKN dibangun nir prinsip kebutuhan rakyat dan urgensitas pemerintahan. IKN dibangun atas ambisi penguasa dan pesanan para oligarki.
Sayang beribu sayang, upaya menaikkan citra IKN terus digencarkan. Misalnya, upacara peringatan HUT RI tahun ini sedianya digelar di sana. Namun, karena moda transportasi belum siap, solusinya adalah menyewa mobil dan bus. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (Asperda) Kalimantan Timur Damun Kiswanto menyatakan bahwa pihaknya telah menandatangani nota penyewaan 1.000 unit kendaraan roda empat untuk tamu negara dan VVIP saat peringatan HUT RI bulan ini. Anggaran besar menanti, padahal mendatangkan influencer ke IKN saja sudah sangat mengeruk anggaran.
Sungguh semua ini telah terbukti di hadapan mata. Proses pembangunan IKN penuh keburukan yang nyata. Hutan Kalimantan Timur dibabat untuk menjadi kota, intimidasi yang dirasakan pada proses pembelian tanah oleh otorita, harga yang murah, dan kebingungan mereka untuk hidup selanjutnya setelah “dicabut paksa” dari tanah kelahirannya hingga masyarakat adat tergusur dan terampas ruang hidupnya, APBN pun diobok-obok hingga Rp71,8 triliun hanya dalam tempo dua tahun (2022—2024). Setelah proses yang demikian bermasalah, ternyata hasilnya pun menunjukkan ketaksiapan, yaitu jalan yang buruk, moda transportasi yang belum siap, fasilitas pendukung yang terbatas, dan dana yang makin garing.
*Profil Kapitalisme Sekuler Melekat*
Memerhatikan pembangunan IKN, jelas sekali paradigma pembangunan dalam sistem kapitalisme sekuler begitu menonjol. Pembangunan infrastuktur tetap melenggang bukan untuk mewujudkan kemaslahatan rakyat, namun demi keuntungan pribadi penguasa dan pengusaha kroninya. Ketika keberadaan sebuah infrastruktur dipandang tidak membawa maslahat, pembangunannya terus saja berlanjut, walaupun harus merampas ruang hidup rakyat, menggunduli hutan, merusak sumber air, dan mematikan ekosistem.
