Opini

Gegara Visi Pendidikan Tidak Jelas, UKT Memanas

92
×

Gegara Visi Pendidikan Tidak Jelas, UKT Memanas

Sebarkan artikel ini

 

Oleh Dewi Rahayu Cahyaningrum

Komunitas Muslimah Rindu Jannah Jember

 

Pendidikan merupakan hal yang terpenting dalam kehidupan setiap manusia, sehingga ini berarti bahwa setiap manusia berhak mendapatkan pendidikan dan diharapkan untuk selalu berkembang didalamnya. Berbicara tentang masalah pendidikan pasti tidak akan ada habisnya.

Pendidikan pertama kali kita mendapatkannya di lingkungan keluarga (Pendidikan Informal), lingkungan sekolah (Pendidikan Formal), dan lingkungan masyarakat (Pendidikan Nonformal). Pendidikan Informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, yaitu sejak seseorang lahir sampai mati, dan berlangsung seumur hidup. Sehingga peran serta keluarga khususnya orang tua dalam mendidik anak sangat penting.

Pendidikan formal adalah pendidikan yang didapatkan seseorang dari umur 7-12 tahun. Setelah itu dapat melanjutkannya kejenjang yang lebih tinggi yaitu di SLTP dan SLTA/SMK, dan kemudian dilanjutkan ke Perguruan Tinggi. Menjadi seorang terdidik amat sangat penting, sehingga peningkatan mutu pendidikan diperlukan. Mutu pendidikan pastinya tidak lepas dari tangan dingin keberhasilan seorang guru untuk mendidik anak didiknya dengan memberikan ilmunya sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya.

Namun amat sangat disayangkan, pada saat ini biaya untuk melanjutkan pendidikan setelah lulus dari SLTA/SMK tidak murah bahkan cenderung berat dan memang berat bagi orang tua calon mahasiswa. Sebagai contoh adalah Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed), Universitas Negeri Riau (Unri) hingga Universitas Sumatera Utara (USU) Medan. Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kemendikbud Ristek Tjitjik Sri Tjahjandarie merespons gelombang kritik terkait UKT di perguruan tinggi yang kian mahal. Tjitjik menyebut biaya kuliah harus dipenuhi oleh mahasiswa agar penyelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar mutu. Sebab, bantuan operasional perguruan tinggi negeri (BOPTN) belum bisa menutup semua kebutuhan operasional.

Sementara itu, penetapan UKT dan biaya lain pada dasarnya mengacu pada satu aturan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek). Aturan tersebut tertera dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemendikbud. Di dalamnya dijelaskan bila seluruh biaya yang ada di PTN merujuk pada Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi (SSBOPT).

SSBOPT merupakan biaya penyelenggaraan pendidikan tinggi selain investasi dan pengembangan. Hitungan SSBOPT merupakan dasar bagi Kementerian mengalokasikan anggaran dalam APBN untuk PTN. Ditambah lagi dengan adanya peraturan perubahan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) juga ikut berpengaruh dalam menentukan Uang Kuliah Tunggal (UKT).

Selain itu juga yang mempengaruhi kondisi Perguruan Tinggi Negeri adalah adanya program WCU (World Class Univercity) yang mengharuskan adanya syarat-syarat tertentu yang membutuhkan biaya yang tidak murah, termasuk konsep triple helix yaitu menjalin kerjasama antara pemerintah, perusahaan dan perguruan tinggi, sehingga membuat orientasinya tidak lagi pada pendidikan, namun lebih banyak memenuhi tuntutan dunia industri.

Jalan Panjang Memahalkan Pendidikan 1980-2012

Pertama, akar persoalan mahalnya pendidikan di Indonesia adalah gagasan bahwa pendidikan bukan lagi dianggap bagian dari memaksimalkan fungsi individu dalam industri, tetapi pendidikan adalah industri itu sendiri.

Kedua, gagasan pendidikan gratis dianggap tidak mungkin karena kita semua begitu saja memaklumi bahwa pendidikan memang harus diakses tanpa bantuan negara. Lahirnya gagasan neoliberalisme periode 1970-1980an, bebarengan dengan keyakinan bahwa pendidikan masuk pada sektor privat. Tahun 1980an, muncul kesepakatan Washington atau Washington Consensus yang memiliki agenda privatisasi segala sektor di negara berkembang termasuk Indonesia, salah satunya adalah sektor pendidikan. Yang melibatkan World Bank atau IMF.

Orde Baru (1966-1998) tidak terlihat upaya dukungan terhadap privatisasi pendidikan karena masih berjibaku dengan pembukaan akses pendidikan di seluruh pelosok Indonesia. Program yang paling terkenal adalah Sekolah Dasar Instruksi Presiden (SD INPRES). Namun, tahun 1994 lahir UU no 7 tahun 1994 tentang pengesahan (Ratifikasi) World Trade Organization (WTO) yang memiliki agenda privatisasi segala sektor. Dengan demikian Indonesia terikat oleh perjanjian liberalisasi sektor jasa pendidikan.

Reformasi, keluar PP 61 taun 1999 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara (PTBHMN). Dengan demikian upaya untuk meliberalisasi kampus makin terbuka, dimana upaya liberalisasi ini ditopang juga oleh UU 22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah (hingga UU 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Kata Otonomi Daerah mulai digunakan menjadi Otonomi Pendidikan).

Tahun 2002, keluar SK Dikti No.28/DIKT/Kep/2002 tentang Penyelenggaraan Program Non reguler di Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Intinya bayar mandiri = mahal. Lahirlah jalur orang kaya. Tahun 2003 lahir UU no 20 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pada pasal 53, mengamanatkan adanya aturan tentang Badan Hukum Pendidikan. Jika lembaga pendidikan berada pada sektor privat, maka ia harus berbadan hukum.

Tahun 2005, diberlakukan Permendiknas No 2. Tahun 2005 tentang Subsidi Silang Biaya Operasional Pendidikan Tinggi. Menjadi dalih bahwa calon mahasiswa yang membayar tinggi difungsikan sebagai subsidi bagi calon mahasiswa yang kurang mampu. Mei 2005 negara-negara WTO (dulu namanya GATT) menandatangani GATS, termasuk Indonesia. Kemudian pada 13 Juni 2005, lahir PP No. 23 Tahun 2005 tetang Penerapan Pola Keuangan BLU untuk PTN. Sebagai Badan Layanan Umum, maka instrumen untuk menjadi bagian dari sektor privat makin lengkap.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *