Opini

DEFLASI MELANDA, BUAH DARI SISTEM EKONOMI KAPITALISME KESEJAHTERAAN RAKYAT PUN TAK KUNJUNG TIBA

107
×

DEFLASI MELANDA, BUAH DARI SISTEM EKONOMI KAPITALISME KESEJAHTERAAN RAKYAT PUN TAK KUNJUNG TIBA

Sebarkan artikel ini

Penulis : Ela Nurlaela

Indonesia mengalami deflasi selama lima bulan beruntun. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengakui ada penurunan daya beli yang menjadi penyebab Indonesia mengalami deflasi berbulan-bulan itu.
Deflasi yang beruntun ini terjadi sejak Mei-September 2024. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pada Mei 2024 terjadi deflasi sebesar 0,03% secara bulanan, month to month (mtm). Kemudian pada Juni 2024 semakin dalam sebesar 0,08%. Pada Juli 2024 terus memburuk tembus 0,18%. Pada Agustus 2024, angkanya kembali ke level 0,03%, kembali memburuk pada September 2024 sebesar 0,12%. (detiknews)
Saat harga barang turun, seperti yang terjadi akhir-akhir ini, mungkin menjadi kabar baik bagi konsumen. Mereka bisa mendapatkan lebih banyak barang atau jasa dengan jumlah uang yang sama. Namun, ketika harga terus menerus turun, pendapatan pengusaha atau produsen akan berkurang. Mereka harus menjual barang dengan harga lebih rendah dari yang diharapkan, bahkan mungkin lebih rendah dari biaya produksi. Akibatnya penurunan produksi akan ditempuh, dan ekonomi menjadi lesu. Hal ini juga dapat berdampak pada PHK karena berkurangnya kegiatan produksi. Deflasi berturut turut dapat menyebabkan resesi jika tidak segera diatasi.
Namun yang harus kita cermati, buruknya kondisi ekonomi, tentunya tidak bisa dilepaskan dari penerapan sistem ekonomi kapitalisme yang menjadi landasan perekonomian negeri ini. Sistem kapitalisme menjadikan negara sebagai regulator semata, bukan pengurus utama urusan umat. Untuk urusan pembukaan lapangan pekerjaan, misalnya, pemerintah kerap mengandalkan perusahaan untuk bisa memberikan lapangan pekerjaan kepada rakyat. Konsekuensinya, regulasi ketenagakerjaan dibuat agar pekerja bisa mendapatkan kerja dan upah yang sepadan.
Perusahaan dalam sistem ekonomi kapitalisme hanya mengejar keuntungan semata, mereka tidak punya kepentingan untuk menyejahterakan pekerja. Sebaliknya, mereka akan melakukan berbagai cara untuk terus menekan upah para pekerja karena menurut perusahaan upah pekerja adalah bagian dari faktor produksi. Tidak heran, mereka akan dengan mudahnya mem-PHK pekerja jika profit perusahaan berkurang.
Selain itu, dalam sistem kapitalisme menjadikan pemerintahan dikendalikan oleh para pemilik modal. Berbagai kebijakan yang ditetapkan sangat kental dengan kepentingan pemodal swasta, mulai dari formulasi baru hitungan upah hingga jam kerja sangat menguntungkan perusahaan dan menzalimi pekerja. Sebagai contohnya, UU Omnibuslaw Cipta Kerja yang sangat dipaksakan pengesahannya padahal diwarnai penolakan masyarakat.
Sistem ini juga meniscayakan liberalisasi dan privatisasi SDA menjadi legal di negeri ini. Akibatnya, SDA tambang, batubara, hingga migas mayoritas dikelola swasta. Hal ini tentu saja menyebabkan negara kehilangan pemasukan besarnya, sebab hasil pengelolaan SDA mengalir pada swasta, sedangkan kas negara hanya memperoleh sisa-sisa recehnya berupa pajak.
Sistem ekonomi kapitalis mengandalkan pajak dari rakyat untuk menopang seluruh berjalannya roda pemerintahan. Kondisi ini yang semakin menyengsarakan rakyat termasuk menurunkan daya beli mereka. Sudahlah kebutuhan pokok sulit terakses, rakyat malah dibebani beragam pajak, mulai dari PPh, PPN, PBB, pajak kendaraan bermotor hingga cukai begitu membebani rakyat.
Oleh karena itu, akar persoalan terjadinya fenomena deflasi dan penurunan daya beli masyarakat saat ini adalah diterapkannya sistem ekonomi kapitalisme itu sendiri. Dan solusinya tiada lain dengan mencampakkan sistem tersebut dan menggantinya dengan sistem ekonomi yang bersumber dari Sang Pencipta Kehidupan yakni sistem ekonomi lslam.
Sistem ekonomi Islam menjamin kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Sistem ekonomi lslam memiliki sejumlah mekanisme dalam mewujudkan kesejahteraan tersebut. Islam menjadikan negara sebagai pihak sentral dalam mengurusi urusan umat. Negara tidak fokus pada perkembangan ekonomi tanpa memperhatikan manusianya. Negara akan menjamin semua laki-laki mendapatkan pekerjaan karena kewajiban mencari nafkah ada pada kaum laki-laki.
Negara akan berupaya untuk membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya. Negara tidak akan mengandalkan perusahaan swasta dalam penyediaan lapangan kerja. Ini karena aturan kepemilikan dalam Islam mengharamkan kepemilikan umum seperti Sumber Daya Alam dan Energi (SDAE) dikuasai swasta. Sebaliknya, syariat Islam memosisikan negara akan mandiri dalam mengelola SDAE, sehingga dari sektor ini saja bisa membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas.
Selain itu, sistem ekonomi Islam menjadikan negara terbebas dari utang, kebijakan ekonominya bebas dari kendali asing, dan seluruh kebijakannya berfokus pada kepentingan umat. Dari sini, akan terwujud lingkungan bisnis yang kondusif dan juga aturan-aturan yang memudahkan rakyat untuk bekerja dan mendapatkan upah yang layak.
Dalam sistem ekonomi lslam, pajak bukanlah sumber pendapatan negara. Pemasukan kas negara didapatkan dari banyak sumber pemasukan seperti dari kepemilikan umum, fai, kharaj, serta zakat. Sehingga dengan banyaknya sember pemasukan kas negara dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Daya beli masyarakat akan tinggi karena mereka memiliki pendapatan yang layak sehingga memiliki uang untuk dibelanjakan. Ekonomi pun bisa berputar dengan baik dan kebutuhan pokok akan terdistribusi dengan merata hingga level individu per individu.
Negara Islam juga akan memberikan santunan kepada keluarga miskin yang tidak memiliki kepala rumah tangga yang bekerja atau sudah bekerja namun nominal upahnya tidak mencukupi kebutuhan keluarga yang ditanggungnya. Santunan tersebut berupa kebutuhan pokok hingga keluarga tersebut mampu memenuhi kebutuhannya sendiri.
Dalam pandangan ekonomi lslam , jaminan kebutuhan pokok bukan hanya pangan, tetapi juga sandang dan papan. Negara akan memastikan semua kebutuhan tersebut terpenuhi. Sedangkan kebutuhan pokok masyarakat terhadap kesehatan, pendidikan, dan keamanan akan dijamin seluruhnya oleh negara. Kas negara (baitulmall) yang kuat dengan pemasukan yang melimpah akan meniscayakan seluruh aset umat berada di bawah tata kelola negara bukan swasta.
Inilah mekanisme ekonomi lslam yang akan mampu mengatasi berbagai persoalan ekonomi. Deflasi, inflasi, dan penyakit ekonomi lainnya akan bisa sembuh jika negara menerapkan sistem ekonomi Islam yang telah terbukti mampu mewujudkan kesejahteraan rakyat. Oleh karena itu, yang harus kita lakukan adalah berjuang mewujudkan kembali kehidupan Islam. Semua itu akan terwujud secara nyata dengan penerapan syariat Islam secara kafah dalam sebuah institusi negara. Wallahualam.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *