Opini

Dana Hibah Pilkada Dalam Cengkeraman Sistem Demokrasi Kapitalis

121
×

Dana Hibah Pilkada Dalam Cengkeraman Sistem Demokrasi Kapitalis

Sebarkan artikel ini

Oleh Ari Wiwin
Ibu Rumah Tangga

 

Peluncuran tahapan pilkada serentak Nasional untuk memilih Bupati beserta wakilnya, juga Gubernur dan Wagub Jawa Barat tahun 2024, telah dilaksanakan di Jalan Fathu Soreang, Kabupaten Bandung. Acara tersebut resmi dibuka oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) setempat, juga dihadiri oleh Bupati Dadang Supriatna (DS). Dalam sambutannya ia berharap pada masyarakat agar ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan pemilihan. Kang DS juga mengungkapkan bahwa untuk kegiatan ini telah dikeluarkan hibah sebesar Rp101.9 miliar untuk KPU Kabupaten Bandung. Hal tersebut dilakukan agar Pikada serentak Nasional berlangsung sukses. (Patrolicyber 31/5/2024)

Dengan pendanaan yang dinilai fantastis tersebut, pemilihan Pilkada diharapkan akan berlangsung dengan lancar, serta pelaksanaanya dilakukan secara langsung umum bebas dan rahasia. Partisipasi masyarakat sangat diharapkan untuk kesuksesan acara tersebut.

Kita tidak bisa menapikan, setiap pemilihan dalam sistem demokrasi ditemukan banyak kecurangan. Pendanaan yang besar tidak menjamin pemilihan berlangsung bebas dan rahasia. Politik uang sangat kental mewarnai setiap pemilihan. Sungguh ironis, di tengah ekonomi rakyat yang carut marut akibat biaya kebutuhan hidup yang semakin mahal, pemerintah justru menghibahkan dana yang begitu besar untuk membiayai sebuah pesta demokrasi. Padahal, jika pemerintah berpihak kepada masyarakat tentunya dana pemilu yang bernilai miliaran terebut, seharusnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat. Contohnya dengan memberikan subsidi bahan pokok, perumahan, kesehatan dan pendidikan.

Inilah imbas dari diterapkannya sistem demokrasi kapitalis, yang merujuk pada slogan “dari rakyat oleh rakyat untuk rakyat”, namun sayang semua itu hanyalah impian saja. Karena nyatanya kepentingan itu ditujukan untuk penguasa. Aturan yang diterapkan telah menipu dan mencengkeram rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, yang hanya menguntungkan sekelompok atau golongan yaitu para oligarki. Alhasil pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali hanyalah utuk berebut kursi kekuasaan dan melanggengkan rezim yang berkuasa. Entah sampai kapan hal ini akan terus berlangsung?

Dalam sistem kapitalis semua seolah dikendalikan oleh investor. Kebijakan yang ditetapkan pemerintah nyatanya hanyalah titipan untuk memuluskan kepentingan pemilik modal. Dari sini nampak jelas bahwa pemerintah hanya berkedudukan sebagai regulator saja. Inilah akibat dari penerapan aturan yang dibuat oleh manusia, sifatnya sangat merusak dan membahayakan manusia. Dengan sifatnya itu, hanya akan membawa pada penderitaan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *