Oleh : Sartinah
(Pegiat Literasi)
Habis pilpres terbitlah pilkada. Ya, setelah rakyat negeri ini disibukkan dengan hiruk pikuk pemilihan presiden dan wakil presiden, kini pemilihan kepada daerah tinggal menunggu hitungan bulan, yakni pada 27 November mendatang. Partai-partai politik pun saling berkoalisi dan menyiapkan “calon pengantin” untuk maju sebagai calon kepala daerah.
Diwartakan oleh pikiranrakyat.com (12/5/2024), salah satu provinsi di Indonesia yang menjadi sorotan dalam pilkada mendatang adalah Jawa Barat. Pasalnya, Jawa Barat menjadi salah satu provinsi dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Pilkada Jawa Barat menjadi ajang penting bagi partai politik yang akan bertarung di pilkada. Tujuannya adalah untuk menguatkan posisi mereka di panggung politik nasional. Figur-figur populer pun muncul dan menjadi fokus perhatian partai politik untuk dicalonkan sebagai calon gubernur dan wakil gubernur.
Nama-nama populer dalam dunia politik seperti Ridwan Kamil, Bima Arya Sugiarto, dan Dedi Mulyadi, kini ramai dibicarakan untuk dicalonkan sebagai calon gubernur pada Pilkada 2024. Mereka diperebutkan oleh partai politik untuk diusung dalam pilkada. Partai politik pun sibuk berkoalisi dengan partai lainnya untuk mengusung salah satu calon. Pasalnya, tidak ada satu pun parpol yang mampu mencalonkan sendirian. Setidaknya ada empat parpol teratas yang akan bertarung di Pilkada Jawa Barat. Mereka adalah Gerindra, PKS, Golkar, dan PDIP.
Ajang Berburu Suara Rakyat
Sudah menjadi rahasia umum menjelang pelaksanaan pilpres maupun pilkada, partai politik sibuk berkoalisi dengan partai lainnya demi bisa mengusung calon kepala daerah. Prinsip koalisi yang ada saat ini adalah harus memiliki kepentingan yang sama. Artinya, partai mana pun bisa berkoalisi dengan partai lainnya selama memiliki kepentingan yang sama. Jika sudah tak memiliki kepentingan bersama maka, koalisi bisa saja berakhir.
Tak hanya saling berebut koalisi, pilkada pun menjadi ajang berebut suara rakyat. Rakyat menjadi sangat dibutuhkan saat kontestasi sudah di depan mata. Para calon pejabat tak segan menebar janji-janji manis demi mendapat simpati rakyat. Berbagai cara pun dilakukan demi membangun citra baik di tengah masyarakat, seperti terjun langsung ke lapangan untuk mendengar aspirasi rakyat, memberi bantuan sembako, hingga memberi bantuan langsung tunai. Tak jarang, popularitas pun menjadi senjata untuk menaklukkan hati rakyat.
Sebagian rakyat akhirnya ikut terpesona dengan janji-janji manis para politisi. Berjuta asa kemudian diletakkan di atas pundak para calon pilihannya. Harapannya tak muluk-muluk, jika mereka terpilih dan berkuasa maka nasibnya sebagai rakyat jelata akan berubah menjadi lebih baik. Itulah harapan sebagian besar rakyat di negeri ini setiap menjelang pilkada maupun pilpres.
Sayangnya, banyak rakyat yang tertipu. Rakyat mengira bahwa ajang pilkada adalah untuk kepentingan mereka, membangun daerah mereka, dan demi kesejahteraan mereka. Namun, kontestasi pilkada sejatinya bukanlah untuk kepentingan rakyat, melainkan demi kepentingan para oligarki. Rakyat hanya diburu suaranya agar para politisi bisa duduk di kursi panas kekuasaan.
