Opini

Bencana Berulang, Salah Siapa?

119
×

Bencana Berulang, Salah Siapa?

Sebarkan artikel ini

Berulangnya bencana hingga memakan korban yang banyak, menunjukkan masih dibutuhkan adanya Upaya mitigasi yang komprehensif, sehingga pencegahan dapat optimal dilakukan sebagai upaya untuk menyelamatkan Masyarakat. Hal yang harus di perhatikan bukan hanya pada aspek hilir, yaitu penyelesaian setelah bencana terjadi. Namun juga perlu memperhatikan aspek hulu (penyebab bencana) sehingga mendapatkan solusi preventif yang efektif.

Terjadinya Bencana erat kaitannya dengan kebijakan Pembangunan yang ditetapkan oleh negara yang eksploitatif dan memberikan dampak buruk. Selama ini yang terjadi Pemerintah hanya peduli pada penggenjotan ekonomi dan abai pada kelestarian lingkungan, padahal keuntungan ekonomi yang diperoleh tidak sebanding dengan kerugian yang ditanggung akibat kerusakan lingkungan. Pembangunan yang eksploitatif ini merupakan ciri khas pembangunan kapitalistik yang menjadikan keuntungan materi sebagai tujuan utama. Negara hanya mementingkan pendapatan negara dari pajak yang disetor para pengusaha, tetapi menutup mata terhadap kerusakan parah yang diakibatkannya.

Berbeda dengan itu, dalam Islam kebijakan pembangunan ditetapkan dengan memperhatikan kebutuhan rakyat dan menjaga kelestariaan alam. Kedua hal ini sangat diperhatikan, sehingga tidak ada pengabaian. Negara menjamin pemenuhan kebutuhan masyarakat dapam aspek ekonomi sekaligus penjagaan lingkungan karena keduanya sama-sama bagian dari riayah (pengurusan) negara terhadap rakyat.

Kebijakan Pembangunan dalam Islam Tidak eksploitatif ataupun deksturuktif. Mitigasi komprehensif akan mampu mendorong Langkah antisipasif sehingga mencegah jatuhnya banyak korban dan memperkecil dampak kerusakan lingkungan.

Dengan aturan Islam, Negara akan mengatur pengambilan hasil hutan agar sesuai dengan rasio yang memperhatikan kelestarian lingkungan. Lalu mengoptimalkan pengawasan hutan oleh polisi agar tidak terjadi penebangan berlebihan. Menggalakkan penghijauan untuk menjaga kelestarian hutan. Melakukan pengawasan sungai.
Serta tidak menjadikan sektor pariwisata sebagai andalan pemasukan kas negara. Fasilitas wisata dibangun sebagai bagian dari layanan negara pada rakyat. Pembangunan tempat wisata dilakukan berdasarkan pengkajian yang melibatkan pakar lintas bidang, termasuk lingkungan. Kemudian memberikan sanksi tegas kepada pelanggar aturan pelestarian hutan, baik pelaku lapangan, pengusaha, maupun oknum aparat yang menjadi beking.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *