OpiniOpini

Benarkah Indikator Kunci Kemajuan Daerah dan Negara Dilihat Dari Kepemimpinan Perempuan Didalamnya?

81
×

Benarkah Indikator Kunci Kemajuan Daerah dan Negara Dilihat Dari Kepemimpinan Perempuan Didalamnya?

Sebarkan artikel ini

Benarkah Indikator Kunci Kemajuan Daerah dan Negara Dilihat Dari Kepemimpinan Perempuan Didalamnya?
Oleh : Rizka Meilina

DPRD Kab. Bandung mencatat sejarah dengan dilantiknya sosok perempuan menjadi ketua DPRD yaitu Hj. Renie Rahayu Fauzy legislator dari PKB yang berhasil menduduki jabatan strategis didalam lembaga parlemen daerah. Sepintas, pelantikan ketua DPRD itu adalah hal biasa. Namun ada hal yang cukup luar biasa karena keberhasilan seorang wanita yang mampu meraih kursi pimpinan didalam lembaga yang terkadang diwarnai dengan dinamika politik cukup kuat.

Ada hal menarik untuk ditelaah secara ringan dari keberhasilan seorang Hj. Renie menjadi pimpinan DPRD Kab. Bandung. Terlebih lagi kalau melihat isu yang selama ini muncul ke permukan tentang minimal 30 % jumlah kursi diparlemen untuk perempuan, tentang kesetaraan gender yang menganggap perempuan tidak setara dengan laki laki, dan tentang potensi lemahnya eksistensi kepemimpinan perempuan. Hal ini sudah sering menjadi perdebatan yang cukup luas yang terkadang hingga kini masih saja muncul dalam diskusi-diskusi tentang peran serta perempuan dalam konteks kepemimpinan. Keberhasilan itu tentu didasari oleh kapabilitas, kredibilitas, dan daya juang, sehingga ada kepercayaan dan sekaligus bisa menghapus keraguan bahwa perempuan bisa menduduki jabatan strategis di parlemen. Perdebatan perdebatan selama ini pun tentang sosok perempuan untuk bisa menduduki kepemimpinan, tentunya bisa dieliminir. Tentu saja kepemimpinan sosok HJ. Renie di DPRD Kab. Bandung pada tahap selanjutnya patut diakui bukan saja dalam konteks politis berkaitan dinamika DPRD, tetapi patut diakui sebagai kondisi yang bisa meyakinkan tentang persoalan gender, artinya perempuan tidak bisa lagi dianggap memiliki peran terbatas. Hj. Renie tentu akan bisa membuktikan dirinya untuk bekiprah, baik untuk memajukan Kab. Bandung maupun untuk menyerap sebanyak banyaknya aspirasi masyarakat Kab.Bandung yang kemudian diejawantahkan dan diimplementasikan kedalam tindakan membangun masyarakat dalam rangka kepentingan masyarakat Kab. Bandung.

Melihat kiprah Hj. Renie yang sudah cukup panjang menjadi anggota DPRD Kab. Bandung, tentunya sudah memahami apa yang harus dilakukan didalam mengendalikan lembaga DPRD Kab. Bandung yang dipimpinnya, dan sudah faham betul bagaimana merangkul rekan-rekan anggota lainnya untuk berkiprah demi kepentingan masyarakat dan demi kepentingan pembangunan. Artinya kemampuan untuk mewujudkan jalinan sinergitas sudah pasti akan dapat dilakukan dengan etos kinerja yang selama ini dimilikinya. Bagaimanapun, menyandang status pemimpin didalam lembaga DPRD bukanlah perkara mudah. Tentu beliau sudah memiliki strategi bagaimana agar kepemimpinannya bisa memberikan manfaat, bukan hanya secara internal didalam lembaga DPRD saja, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana memberikan dampak terhadap pembangunan wilayah Kab. Bandung dan terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga kepentingan-kepentingan di masyarakat akan terakomodir pada tataran yang dirasakan bersama.

Terkait kepemimpinan perempuan, tentu berkaitan dengan isu kesetaraan gender terus disuarakan dari level nasional hingga internasional. Mimpi pemimpin dalam sistem demokrasi menyetarakan keterwakilan perempuan dalam parlemen masih diupayakan untuk terwujud. Pada kesempatan menghadiri pertemuan parlemen anggota Meksiko (MIKTA) Speakers’ Consultation ke-10, Ketua DPR RI Puan Maharini menegaskan bahwa partisipasi dan kepemimpinan perempuan dalam proses politik ialah kunci mencapai kemajuan negara. Ia menyoroti kondisi perempuan yang masih kurang terwakili di berbagai tingkat pengambilan keputusan, terutama di parlemen dunia yang peningkatannya baru sekitar 3% sejak lima tahun lalu. Ini menyebabkan kesetaraan gender pada badan legislatif secara global baru akan tercapai pada 2063. Oleh karena itu, ia mendorong kesetaraan gender, baik di parlemen dan berbagai institusi publik, agar dijadikan agenda prioritas global. Katanya, kepemimpinan perempuan akan menjamin berbagai suara masyarakat lebih jelas terdengar dan berbagai kepentingan masyarakat lebih terwakili pada institusi publik. Benarkah demikian?

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *