Oleh : Anna Ummu Maryam
Pegiat Literasi Peduli Generasi Dan Negeri
Menteri Agama Republik Indonesia, Nasaruddin Umar, mengajak seluruh masyarakat untuk terus menjaga keharmonisan antarumat beragama menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru 2024/2025.”Kita harus memelihara hubungan baik sebagai warga bangsa yang hidup dalam keberagaman,” ungkap Nasaruddin.
Ia juga menekankan pentingnya saling mendukung dan menghormati dalam merayakan hari besar keagamaan masing-masing.
”Perbedaan itu anugerah, sesuatu yang membuat kehidupan kita lebih indah,” tambahnya.
Natal, yang dirayakan umat Kristiani pada 25 Desember 2024, akan diikuti oleh momen pergantian tahun pada 31 Desember.
Pemerintah, melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri, menetapkan 26 Desember 2024 sebagai hari cuti bersama Natal. Namun, tidak ada libur nasional tambahan hingga pergantian tahun.
Tahun Baru Masehi akan dirayakan pada 1 Januari 2025, sesuai ketentuan dalam SKB yang diterbitkan pada 14 Oktober 2024.
Nasaruddin juga mengingatkan bahwa menjaga toleransi adalah bagian penting dari identitas bangsa Indonesia.
”Kerukunan di tengah keberagaman adalah bukti kebesaran dan martabat bangsa kita,” ujarnya. ( Radar Sampit Jawa pos.com 15/12/2024).
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPRD Kota Banjarmasin, Aliansyah, turut mengimbau masyarakat untuk menjaga suasana perayaan yang aman dan tertib.
Memang jika kita sekilas membaca tentu seolah tidak ada pelas yang tersirat apa yang disampaikan namun jika kita menelusuri lebih jauh bahwa seperti masih ada rasa kewaspadaan akan terjadinya hal- hal yang tidak diinginkan pada agama tertentu.
Kapitalis Gagal Dalam Menerapkan Toleransi
Walaupun Indonesia dianggap sebagai salah satu negara yang katanya berhasil menerapkan toleransi namun pada sisi yang lain kita masih mendapati bahwa kewaspadaan dan penjagaan akan rumah ibadah masih tetap tinggi.
Contohnya terjadi di Pemprov Jakarta menyiapkan 1.500 personel satuan polisi pamong praja atau Satpol PP untuk menjaga pelbagai titik keramaian di Jakarta. Selain itu, 2.700 personel Dinas Perhubungan Jakarta terlibat dalam operasi pengamanan Natal dan Tahun Baru ini.
Dikira lain seperti Surabaya juga melakukan hal yang sama Kepala Satpol PP Kota Surabaya, M Fikser menyatakan, pihaknya akan mengantisipasi gangguan ketertiban umum selama libur Nataru 2024/2025. Salah satu concern utamanya adalah mengantisipasi adanya Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti pengemis menjelang Hari Raya Natal.
Selama periode libur Nataru 2024/2025, Fikser mengungkapkan bahwa Satpol PP bersama instansi terkait, juga akan melakukan patroli di titik-titik keramaian. Termasuk pula patroli bersama kepolisian dalam menjaga keamanan gereja saat malam Natal. “Kami rutin melakukan operasi di titik-titik keramaian, terutama saat malam Natal. Personel Satpol PP juga dikerahkan bersama kepolisian untuk menjaga keamanan di lokasi ibadah,” katanya.
Padahal pada sisi yang lain ada agama yang mayoritas justru seolah memiliki posisi yang mengancam. Syiar syiar Islam justru dibatasi dan bahkan dianggap bentuk dari gangguan bagi agama yang lain. Dan lebih cenderung dimata-matai.
Ajaran agama Islam seolah selalu disudutkan karena dianggap radikal sehingga yang disampaikan hanyalah bagian kecil dari syariat Islam dan itupun harus diseleksi padahal tidak satupun penjelasan dalam Islam yang membolehkan melakukan kekerasan dan boleh menumpahkan darah tanpa izin dari Allah SWT.
Lemahnya pemahaman Islam dan tidak ada nya edukasi tentang ajaran Islam pada orang non muslim semakin mempersempit cara pandang dan kian memberi Lebel negatif ada pembawa ajaran Islam itu sendiri.
Semua berawal dari negara diatur dengan sistem sekular demokrasi yang telah mengharuskan pemisahan agama dengan kehidupan serta diberikannya kebebasan tanpa batasan. Saat dibatasi oleh agama dianggap racun dan ancaman perkembangan negara.
Maka wajar saat perayaan dan ritual agama saling bercampur karena dibenturkan dengan hak asasi manusia. Dan HAM adalah hal istimewa yang mengalahkan ajaran agama. Toleransi diagungkan tanpa sebuah kejelasan dan menjadi senjata menjatuhkan agama yang dianggap tidak sesuai dengan kepentingan tertentu.