Opini

Akses Pupuk Sulit di Negara Elit

64
×

Akses Pupuk Sulit di Negara Elit

Sebarkan artikel ini
Ummu Akhtar

Penulis : Ummu Akhtar
(Aktivis Muslimah Peduli Umat)

 

Maksud hati memberi subsidi, apadaya tidak menyolusi. Inginnya membantu petani, yang terjadi malah gigit jari. Akses pupuk bersubsidi masih menjadi masalah yang belum tuntas. Harus dengan susah payah dan pontang-panting untuk mendapatkannya. Seperti yang dialami oleh petani di kabupaten Manggarai Barat dan NTT, mereka harus menempuh jarak sekitar 80km untuk mendapatkan pupuk bersubsidi.

Tim Satgassus Pencegahan Korupsi Polri mengungkapkannya ketika memantau penyaluran pupuk bersubsidi di NTT pada 18 – 22 Juni 2024. Atas temuan tersebut Satgassus menyarankan Kementerian Pertanian untuk mengatur dalam petunjuk teknis (juknis) jarak maksimum keberadaan kios dari petani. Satgassus juga menyarankan untuk mempertimbangkan BUMDes dan Koperasi Unit Desa (KUD) menjadi kios sehingga dekat dengan lokasi petani. (Berita Satu, 23-6-2024)

Distribusi dan miskomunikasi antar lembaga pemerintah masih menjadi masalah peluk. Disamping temuan tersebut, ternyata pemerintah masih memiliki utang subsidi pupuk kepada PT Pupuk Indonesia sebesar 12,5 triliun. Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi memaparkan secara rinci utang pemerintah meliputi subsidi pupuk 2020 sebesar Rp. 430,2 miliar, utang 2022 sebesar Rp. 182,94 miliar, utang 2023 sebesar 9,87 triliun dan utang bulan berjalan 2024 sebesar Rp. 1,98 triliun.

Untuk diketahui, pemerintah telah menganggarkan subsidi untuk pupuk sebesar Rp. 53,3 triliun untuk volume 9,55juta ton. Hingga pertengahan Juni 2024, realisasi penyaluran pupuk subsidi baru berjalan 29% atau 2,8 ton dari alokasi 9,55 juta ton. Sudahlah akses petani untuk pupuk subsidi sulit, realisasi penyalurannya malah berkelit. Pantas saja jika muncul pertanyaan, Mengapa negara “elit” tetapi ketersediaan pupuk tampak sulit?
Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), sepanjang 2023 Indonesia mengimpor pupuk sekitar 5,37 juta ton. Meskipun volume impornya mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, fakta impor pupuk semakin menegaskan bahwa negeri ini masih bergantung impor. Kedaulatan dan ketahanan pangan seakan makin jauh dari harapan.

Pupuk memiliki peran vital bagi petani. Tanpa pupuk, pertumbuhan tanaman akan terganggu, sehingga bisa berpengaruh pada musim panen. Sudah seharusnya negara menyediakan pupuk dengan harga murah, stok melimpah, dan memastikan distribusi pupuk keseluruh wilayah negeri mudah dan lancar.

Jika memang pupuk bersubsidi bertujuan memudahkan petani mengakses pupuk dengan harga terjangkau, seharusnya petani tidak direpotkan dengan berbagai administrasi demi mendapatkan pupuk subsidi. Sejatinya, setiap petani berhak mendapatkan pupuk dengan harga terjangkau.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *