Oleh Ari Wiwin
Ibu Rumah Tangga
Di usianya yang ke-383 Kabupaten Bandung disebut menjadi daerah termaju dan sebagai daerah percontohan di Jawa Barat. Hal ini karena Kabupaten Bandung di bawah kepemimpinan Dadang Supriatna dianggap telah mencapai kemajuan yang sangat luar biasa. Juga dikarenakan adanya kepemimpinan yang kuat, kekompakan, soalidaritas, dan ketulusan yang dirasakan manfaatnya oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama khalayak tingkat bawah. Demikian disampaikan oleh Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal pada saat Hari Ulang Tahun Kabupaten Bandung.
Menurut Cucun, strategi Kang Dadang Supriatna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di antaranya adalah dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, memberikan bantuan kepada para petani, tukang ojek, guru-guru ngaji, dan juga kucuran dana bantuan ke desa-desa. (AyoBandung.com 24/4/2024)
Apa yang diungkapkan Cucun, sedikitnya memberi gambaran bahwa ukuran maju atau tidaknya suatu daerah dilihat dari banyaknya infrastruktur, banyaknya program sosial, perdagangan yang maju, kekompakan antar pejabat dan adanya berbagai pinjaman tanpa bunga, sejalan dengan standar kemajuan suatu daerah menurut cara pandang kapitalisme.
Padahal, pertumbuhan ekonomi yang tinggi sekalipun belum bisa dikatakan kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Apalagi jika dilihat secara realita jumlah penduduk di Kabupaten Bandung pada tahun 2023 masih tinggi. Yaitu 6,40 persen (245.000 ribu orang), sedangkan dilihat tingkat kriminalitas juga semakin marak terjadi. Contohnya kemiskinan, pengangguran, tindak kriminalitas kian merajalela seperti pencurian, pemerkosaan, pembunuhan, masih saja terjadi di mana-mana ini seharusnya juga diatasi secara tuntas. Belum lagi masalah stunting dan gizi buruk pada anak masih santer diberitakan. Maka, apakah layak Kabupaten Bandung mendapat predikat daerah yang maju?
Di sisi lain, angka putus sekolah pun terbilang cukup tinggi dan masalah sampah belum bisa teratasi, bahkan terlihat di sudut-sudut kota masih menggunung. Masalah lain yang lebih spesifik di masyarakat yaitu kesehatan yang berbiaya mahal, bahkan adanya BPJS pun nyatanya tak mampu menyolusikan masalah kesehatan rakyat, karena faktanya BPJS pun rawan dikomersialkan. Apalagi masyarakat yang tidak mempunyai jaminan kesehatan sangat dibedakan, bahkan ada yang ditelantarkan. Padahal seharusnya kesehatan ditanggung oleh negara dan tidak boleh dibebankan kepada masyarakat.
Kemudian infrastruktur, masih banyak yang harus diselesaikan. Di Kabupaten Bandung sendiri masih banyak jalan yang berlubang dan rusak sehingga memicu terjadinya kecelakaan. Ini juga perlu diperhatikan dan menjadi tanggung jawab negara. Karena semuanya merupakan kebutuhan vital rakyat. Semua ini seharusnya menjadi PR pemerintah yang tentunya harus diperhatikan dan diselesaikan segera ketimbang mencari prestasi.
Demikian kenyataan yang terjadi saat ini. Kemajuan yang disebut hanyalah sudut pandang kapitalis dengan tolok ukur ekonomi. Karena dalam sistem kapitalisme, materilah target kesejahteraan dan itu hanya milik pemodal, bukan rakyat. Rakyat tetaplah menderita karena kemajuan dalam negara kapitalisme seperti Indonesia tak diiringi dengan pengurusan serta pelayanan maksimal dari negara.
