Efisiensi Anggaran Negara: Kebijakan Strategis atau Bumerang?

By : Verry Verani

Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan efisiensi anggaran dalam tiga tahap dengan total penghematan mencapai Rp750 triliun. Tahap pertama telah menghemat Rp300 triliun, dan tahap kedua direncanakan sebesar Rp308 triliun. Namun, kebijakan ini menuai kritik karena dampaknya yang signifikan terhadap penyelenggaraan layanan publik dan sektor-sektor vital lainnya.

Dampak Pemangkasan Anggaran

Salah satu contoh konkret adalah pemotongan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) pada 2025. Dari pagu awal Rp110,95 triliun, anggaran ini sempat dipangkas drastis hingga Rp29,57 triliun sebelum akhirnya ditetapkan kembali menjadi Rp50,48 triliun. Pemangkasan besar ini berakibat pada tertundanya proyek infrastruktur, perbaikan jalan, serta pembangunan bendungan dan irigasi yang penting bagi sektor pertanian.

Tak hanya itu, kebijakan efisiensi juga berimbas pada sektor ketenagakerjaan. Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) terjadi di berbagai lembaga, termasuk Lembaga Penyiaran Publik seperti RRI dan TVRI. Pemotongan anggaran pendidikan tinggi dan riset pun dikhawatirkan akan menghambat inovasi dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Efisiensi Anggaran: Untuk Siapa?

Dalam sistem kapitalisme, kebijakan ekonomi dan anggaran negara sering kali lebih berpihak pada kepentingan korporasi dan kelompok elite daripada kesejahteraan rakyat. Negara cenderung berperan sebagai fasilitator bagi pemilik modal, bukan sebagai pelayan bagi masyarakat.

 Oleh karena itu, meskipun ada program-program yang tampak berpihak pada rakyat, dalam praktiknya sering kali gagal mencapai tujuan sebenarnya.

 Karena tetap berorientasi pada keuntungan ekonomi, bukan untuk memenuhi kebutuhan rakyat jelata agar  sejahtera, agar terjamin kehidupannya. 

Sebagai contoh, kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan saat ini lebih banyak memangkas sektor-sektor yang berhubungan langsung dengan kebutuhan rakyat, seperti infrastruktur publik, pendidikan, dan riset. Sementara itu, sektor-sektor yang menguntungkan kelompok tertentu tetap mendapatkan alokasi anggaran besar. Ini menunjukkan bahwa kepentingan rakyat sering kali menjadi prioritas kedua, ketiga, sementara kepentingan korporasi tetap diutamakan.

 Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah efisiensi anggaran benar-benar untuk kepentingan rakyat, atau ada kepentingan lain yang lebih diutamakan?

Lebih lanjut, efisiensi ini dilakukan untuk menutupi kebutuhan anggaran beberapa program vital pemerintah,  salah satunya jaminan makan bergizi gratis.

 

 Namun, program tersebut dinilai   memiliki banyak masalah sistemik.

 Jika program gratis makan saja  tidak berjalan efektif, maka efisiensi anggaran justru berpotensi tidak menyelesaikan masalah, bahkan  menambah beban bagi masyarakat.

Apa Penyebab Gagal nya Efisiensi Anggaran Negara 

Gagalnya efisiensi anggaran negara sekuler Kapitalis  umumnya disebabkan oleh beberapa faktor utama yang berkaitan dengan perencanaan, eksekusi, serta prioritas alokasi anggaran. 

Berikut adalah penyebab utama kegagalan efisiensi anggaran:

1.  Perencanaan Tidak Matang

Pemangkasan anggaran sering dilakukan tanpa memperhitungkan sektor yang lebih vital, tanpa kajian mendalam terhadap dampaknya.

2.  Salah Prioritas dalam Alokasi Anggaran

Sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan riset justru mengalami pemotongan signifikan.

Anggaran untuk kepentingan elite atau proyek tertentu tetap tinggi, meskipun efisiensi seharusnya diterapkan secara menyeluruh.

Ketimpangan dalam distribusi anggaran menyebabkan ketidakseimbangan pembangunan dan pelayanan publik.

3.  Korupsi dan Pemborosan Anggaran

Banyaknya praktik korupsi dan mark-up anggaran menyebabkan efisiensi tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Anggaran yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat sering bocor melalui proyek-proyek yang tidak transparan.

Pengeluaran yang tidak produktif tetap dibiarkan, sehingga penghematan tidak berdampak signifikan.

4.  Efek Negatif terhadap Layanan Publik

Pemangkasan anggaran tanpa solusi konkret menyebabkan layanan publik terganggu, seperti keterlambatan gaji pegawai, proyek infrastruktur terbengkalai, dan pengurangan subsidi.

Banyak pegawai di sektor layanan publik terkena pemutusan hubungan kerja (PHK), mengurangi efektivitas pelayanan kepada masyarakat.

5.  Ketergantungan pada Utang dan Pajak

Kebijakan efisiensi sering kali hanya sekadar mengurangi pengeluaran tanpa mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Pajak terus dinaikkan sebagai solusi instan, yang justru membebani rakyat dan sektor usaha kecil menengah (UMKM).

Tidak adanya sumber pendapatan negara mandiri, membuat efisiensi anggaran hanya bersifat sementara.

 Efisiensi Anggaran Negara Sistem Islam Kaffah Sebagai Solusi

Dalam sistem Islam (Khilafah Islamiyyah), anggaran negara dikelola berdasarkan hukum syara' dengan prinsip keadilan, transparansi, dan keberpihakan penuh pada rakyat. Efisiensi anggaran bukan sekadar penghematan, tetapi memastikan bahwa setiap rupiah digunakan dengan benar untuk kesejahteraan umat.

1.  Sumber Pendapatan Negara yang Mandiri dan Berkah

Dalam sistem Islam, negara tidak bergantung pada utang ribawi, pajak berlebihan, atau eksploitasi sumber daya alam oleh korporasi asing. Pendapatan negara berasal dari:

Zakat: Dikhususkan untuk fakir, miskin, dan delapan asnaf sesuai syariat (QS. At-Taubah: 60).

Kharaj: Pajak atas tanah yang dikelola oleh non-Muslim di bawah pemerintahan Islam.

Jizyah: Pajak khusus bagi warga non-Muslim sebagai ganti dari kewajiban militer dan perlindungan negara.

Fai’ dan Ghanimah: Harta rampasan perang dan harta yang diperoleh tanpa peperangan.

Kepemilikan Umum (SDA): Sumber daya alam seperti minyak, gas, tambang, dan hutan dikelola oleh negara dan hasilnya untuk kesejahteraan rakyat.

Dengan sumber pendapatan ini, negara tidak perlu berutang kepada lembaga keuangan asing, sehingga kebijakan anggaran benar-benar berpihak pada rakyat, bukan pada pemodal.

2.  Pengelolaan Anggaran yang Transparan dan Berkeadilan

Prioritas untuk Rakyat: Anggaran dialokasikan untuk kepentingan rakyat seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan infrastruktur yang benar-benar dibutuhkan.

Tidak Ada Pemborosan dan Korupsi.

Setiap dinar dan dirham harus digunakan secara optimal. Khalifah bertanggung jawab langsung di hadapan Allah dan rakyat.

Pemisahan antara Kepemilikan Umum, Negara, dan Individu: Harta yang menjadi milik umum tidak boleh diprivatisasi atau diberikan kepada elite tertentu.

3.  Efisiensi dalam Pengeluaran Negara

Dalam Islam, pengeluaran negara harus sesuai dengan hukum syara' dan memiliki prinsip kebermanfaatan bagi umat:

Tidak ada proyek mercusuar yang hanya menguntungkan segelintir orang.

Khilafah Tidak Membebani Rakyat dengan Pajak Berlebihan

 Pajak hanya diberlakukan dalam kondisi darurat, bukan sebagai sumber pendapatan utama negara.

Administrasi yang Efisien dan Sederhana

Tidak ada birokrasi berbelit yang menyebabkan anggaran habis hanya untuk biaya operasional pemerintahan.

4.  Pemenuhan Kebutuhan Rakyat sebagai Tanggung Jawab Negara

Dalam sistem Islam, pemimpin adalah pelayan rakyat, bukan sekadar regulator yang membiarkan mekanisme pasar menentukan nasib rakyat. 

Rasulullah ﷺ bersabda:

Imam (Khalifah) adalah pemimpin dan ia bertanggung jawab atas rakyatnya." (HR. Bukhari & Muslim).

Negara wajib memastikan pada

setiap individu mendapatkan kebutuhan pokoknya (pangan, sandang, papan).

Layanan publik seperti pendidikan, kesehatan, dan keamanan diberikan secara gratis.

Subsidi untuk rakyat tidak dihapus dengan alasan efisiensi.

5.  Akuntabilitas Pemimpin di Hadapan Allah dan Rakyat

Khalifah Dipilih dengan Bai’at dan Harus Amanah

-  Pemimpin dalam Islam tidak menjalin kesepakatan dengan oligarki, tidak juga berkolaborasi dengan demokrasi kapitalis yang sarat kepentingan.

Wallahu'alam.[]